Muara Enim, SriwijayaDaily.com – Selama ini kita sering mendengar Forkopimda.Namun seperti apa Forkopimda yang sesungguhnya dan bagaimana skema komunikasi yang elok sehingga tercipta komunikasi dua arah humanis dan objektif.
Diketahui bahwasanya Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) adalah forum vital untuk komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pimpinan eksekutif (Bupati/Wali Kota), legislatif (DPRD), serta unsur TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di tingkat daerah.
Forkopimda yang bertujuan membahas dan menyelesaikan isu pemerintahan umum, pembangunan, keamanan, serta ketertiban masyarakat, dengan komunikasi sebagai jantung untuk mencapai kesepahaman dan solusi bersama demi stabilitas dan kemajuan daerah.
Tujuan Utama Forkopimda Dan Peran Komunikasi
Media komunikasi dan Derivatnya merupakan bentuk serta upaya koordinasi sebagai salah satu wadah utama untuk bertukar pikiran, informasi, dan menyelaraskan langkah meskipun konsep dinamika akan menjadi faktor dominan dan bukan sebagai faktor etiologi.
Skema dan konsep dan peran aktif komponen masyarakat dalam mendukung pemerintahan secara umum dan menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
Update dan saran positif masyarakat dan solusi terhadap isu-isu faktual, keamanan, dan ketertiban yang kompleks di daerah merupakan simbol dari sebuah wujud sinergi pembangunan.
Membangun harmonisasi antar-instansi dan upaya menjalin komunikasi yang elok dengan masyarakat adalah bentuk upaya positif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.
Skema dan pintu masuk elemen masyarakat baik berupa diskusi dan tanya jawab dengan media dan LSM untuk mendapatkan masukan konstruktif termasuk memperkuat komunikasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait hingga ke level terdepan baik di level pedesaan, kecamatan hingga pemangku kepentingan strategis.
Disadari atau tidak ,tanpa komunikasi yang baik, sulit mencapai kesamaan visi, persepsi, dan tujuan bersama.
Pada akhirnya dan meskipun dianggap tabu, komunikasi terputus (“ghosting”) lambat laun akan membentuk tirani dan menyulitkan membaca pesan implisit bagi pemangku kebijakan strategis dan terbaca sebagai pesan publik yang mudah dimengerti. **
Salam Sejawat
Marsidi
