Sombong yang Tak Perlu dalam Bahasa Kekuasaan

Ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang bantuan Malaysia yang “terlalu kecil” dan “tidak dibutuhkan karena Indonesia masih mampu” lebih dari sekadar salah ucap. Ia mencerminkan cara pandang kekuasaan yang keliru dalam membaca makna solidaritas kemanusiaan. Dalam urusan bencana, ukuran bantuan tidak pernah semata soal angka. Ia soal empati, etika, dan kesadaran bahwa penderitaan manusia tak mengenal batas negara.

Pernyataan itu terasa pongah, bahkan ketika dibungkus dengan dalih kemampuan negara. Seolah-olah negara harus selalu tampil perkasa, tak boleh tampak membutuhkan, dan harus menakar empati dengan neraca fiskal. Logika seperti ini berbahaya. Ia menempatkan gengsi negara di atas perasaan korban, dan kebanggaan birokrasi di atas etika kemanusiaan.

Malaysia tidak sedang berlomba menunjukkan siapa paling kaya atau paling mampu. Bantuan yang mereka kirim—sekecil apa pun nilainya di mata pejabat—adalah simbol persaudaraan serumpun dan kepedulian sesama manusia. Dalam tradisi kemanusiaan, yang utama bukan jumlahnya, melainkan niat dan kecepatan tangan yang terulur saat musibah datang. Mengomentari “kecilnya” bantuan sama artinya dengan merendahkan niat baik.

Dalih bahwa Indonesia “masih mampu” juga patut dipertanyakan. Jika memang negara begitu sigap dan cukup, mengapa keluhan soal lambannya distribusi bantuan, minimnya logistik di lokasi bencana, dan tumpang tindih kewenangan selalu berulang? Kemampuan negara seharusnya diukur dari cepatnya korban tertolong, bukan dari pernyataan percaya diri di ruang publik.

Klarifikasi dan permintaan maaf Tito datang belakangan, setelah kritik membesar dan relasi diplomatik tersentil. Tapi masalahnya bukan semata soal salah tafsir publik. Masalahnya ada pada cara berpikir yang sejak awal menganggap bantuan asing sebagai ukuran prestise, bukan sebagai wujud solidaritas. Ini bukan pertama kali pejabat negeri ini terjebak pada narasi “kita mampu sendiri” sambil menutup mata pada fakta di lapangan.

Seorang menteri—terlebih Mendagri—semestinya paham bahwa kata-kata adalah bagian dari kebijakan. Ucapan yang meremehkan, meski tanpa niat buruk, tetap berdampak buruk. Ia melukai rasa kemanusiaan, mencederai etika diplomasi, dan memberi contoh keliru tentang bagaimana negara seharusnya bersikap di hadapan musibah.

Negara tidak menjadi kecil karena mengucapkan terima kasih. Negara justru tampak dewasa ketika mampu merendahkan ego, menghargai niat baik, dan menempatkan kemanusiaan di atas kebanggaan semu. Dalam bencana, yang dibutuhkan bukan pamer kemampuan, melainkan ketulusan menerima dan menyalurkan bantuan—dari siapa pun datangnya.

Jika para pejabat terus memandang solidaritas dengan kacamata angka dan gengsi, maka yang sesungguhnya “kecil” bukanlah bantuan itu, melainkan kepekaan penguasa terhadap makna kemanusiaan.**

Oleh: Panji93