Presiden dan Wakil Presiden Bukan Simbol Negara, Nasionalisme Tidak Boleh Dimonopoli Kekuasaan
Oleh: Letkol (Purn) Firdaus
Ada satu hal yang menarik untuk direnungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: mengapa sebagian masyarakat masih mencampuradukkan antara kehormatan negara, simbol negara, dan kehormatan pribadi pejabat yang sedang memegang kekuasaan?
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan ini penting, terutama ketika perbedaan pandangan politik, kritik terhadap pemerintah, dan dinamika kekuasaan sering kali memunculkan perdebatan tentang nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air.
Tidak jarang, orang yang mengkritik Presiden dianggap tidak menghormati negara. Mereka yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dicap tidak nasionalis. Bahkan, dalam perdebatan di media sosial, kritik terhadap pejabat terkadang disamakan dengan penghinaan terhadap simbol negara.
Padahal, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara simbol negara, dasar negara, semboyan negara, dan pejabat penyelenggara pemerintahan.
Kesalahan memahami perbedaan ini dapat menimbulkan persoalan serius. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi bisa dianggap sebagai permusuhan. Penghormatan terhadap jabatan dapat berubah menjadi pengultusan pribadi. Sementara nasionalisme berisiko dijadikan alat untuk membela kepentingan politik tertentu.
Karena itu, sudah saatnya masyarakat memahami kembali makna simbol negara berdasarkan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan persepsi, fanatisme, atau kepentingan politik.
Empat Identitas Negara yang Diatur Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur identitas negara dalam Bab XV, Pasal 35 sampai dengan Pasal 36C.
Pasal 35 menetapkan Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menetapkan Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A menetapkan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Pasal 36B menetapkan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Keempatnya merupakan identitas resmi negara yang memiliki kedudukan konstitusional. Pengaturannya kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Merah Putih bukan sekadar kain dua warna yang dikibarkan setiap peringatan kemerdekaan. Ia merupakan lambang perjuangan dan kedaulatan bangsa. Di balik kibarnya terdapat pengorbanan para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
Garuda Pancasila bukan sekadar gambar yang dipasang di dinding kantor pemerintahan, sekolah, atau ruang sidang. Lima sila pada perisainya mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk saling bermusuhan, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan.
Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi dan persaudaraan nasional. Sementara Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang membangkitkan semangat perjuangan, kecintaan terhadap Tanah Air, dan cita-cita kemerdekaan.
Semua itu adalah identitas yang melekat pada bangsa dan negara, bukan milik individu atau kelompok tertentu.
Pancasila Bukan Alat Politik
Di samping empat identitas tersebut, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Pancasila bukan sekadar hafalan lima sila yang diucapkan dalam upacara atau dicantumkan dalam pidato pejabat. Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Jika seseorang berbicara tentang persatuan, tetapi perilakunya justru mempertajam permusuhan, ada nilai kebangsaan yang perlu dievaluasi.
Jika pemerintah berbicara tentang keadilan sosial, tetapi kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, masyarakat berhak meminta penjelasan.
Jika kekuasaan mengatasnamakan demokrasi, tetapi kritik dan perbedaan pendapat tidak dihargai, maka semangat sila keempat patut dipertanyakan.
Pancasila tidak boleh dipersempit menjadi alat untuk menghakimi orang yang berbeda pandangan politik. Justru Pancasila harus menjadi landasan untuk mengelola perbedaan secara bijaksana, demokratis, dan beradab.
Meluruskan Pemahaman: Presiden dan Wakil Presiden Bukan Simbol Negara
Inilah bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih banyak masyarakat yang salah memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden memang merupakan pejabat tertinggi dalam cabang kekuasaan eksekutif. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya.
Namun, secara konstitusional, Presiden dan Wakil Presiden bukan termasuk empat identitas negara yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36B UUD 1945.
Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan pengertian simbol negara secara konstitusional.
Presiden dan Wakil Presiden adalah pejabat negara yang mendapatkan mandat melalui mekanisme konstitusional. Mereka memiliki kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan masa jabatan yang dibatasi oleh konstitusi.
Mereka wajib dihormati sesuai kedudukan dan protokol kenegaraan. Akan tetapi, penghormatan itu tidak berarti pribadi mereka tidak boleh dikritik, kebijakannya tidak boleh dikoreksi, atau tindakannya tidak boleh dimintai pertanggungjawaban.
Di sinilah masyarakat harus memahami perbedaan antara menghormati jabatan Presiden dengan mengultuskan pribadi Presiden.
Mengkritik kebijakan Presiden bukan berarti menghina negara. Mempertanyakan keputusan Wakil Presiden bukan berarti merendahkan kehormatan bangsa.
Bahkan, masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat, sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.
UU Nomor 24 Tahun 2009 memang mengatur bahwa Lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam keadaan tertentu untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, ketentuan penghormatan tersebut tidak menjadikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara.
Negara Tidak Sama dengan Pemerintah
Kesalahpahaman mengenai simbol negara sering berawal dari ketidakmampuan membedakan negara dengan pemerintah.
Negara Indonesia merupakan organisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberlangsungannya tidak bergantung pada siapa yang sedang memimpin pemerintahan.
Sementara pemerintah adalah penyelenggara kekuasaan yang dapat berganti melalui mekanisme konstitusional.
Presiden boleh berganti. Wakil Presiden boleh berganti. Menteri, kepala lembaga, dan pejabat pemerintahan juga dapat berganti. Namun, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap berdiri dengan Pancasila, UUD 1945, dan identitas kebangsaannya.
Karena itu, Merah Putih tidak boleh dipersepsikan sebagai bendera kelompok pemenang politik. Garuda Pancasila tidak boleh menjadi lambang kebanggaan satu golongan. Indonesia Raya bukan lagu kemenangan partai atau kelompok tertentu.
Simbol negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang mendukung pemerintah, mereka yang berbeda pilihan politik, bahkan mereka yang berada dalam posisi oposisi.
Tidak boleh ada monopoli nasionalisme.
Kritik Bukan Berarti Anti-Negara
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Rakyat memiliki hak untuk bertanya. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan penjelasan. Pejabat negara harus siap dievaluasi atas kebijakan dan penggunaan kewenangannya.
Seorang jurnalis yang mengungkap persoalan publik bukan berarti tidak mencintai Indonesia. Seorang akademisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah bukan berarti menentang negara. Begitu pula masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional tidak otomatis dapat dianggap sebagai pihak yang merusak persatuan.
Justru kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi, dan kepentingan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kewarganegaraan.
Namun, kritik juga harus memiliki batas etika. Jangan menyebarkan fitnah, kebencian, atau informasi yang belum terverifikasi. Jangan menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk merendahkan martabat orang lain.
Prinsipnya sederhana: kritik kebijakan, bukan menyerang kehormatan pribadi. Koreksi kekuasaan, bukan merusak persatuan.
Nasionalisme Harus Terlihat dalam Perbuatan
Penghormatan terhadap simbol negara tidak cukup dilakukan melalui upacara bendera, pemasangan lambang Garuda, atau menyanyikan Indonesia Raya.
Nasionalisme harus terlihat dalam perilaku nyata.
Bagi pejabat negara, nasionalisme diwujudkan melalui kejujuran, integritas, tanggung jawab, keberanian memberantas korupsi, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Bagi masyarakat, nasionalisme diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap perbedaan, kepedulian sosial, serta kesediaan menjaga persatuan.
Bagi generasi muda, nasionalisme harus diwariskan bukan hanya melalui atribut dan slogan, melainkan melalui karakter, kecerdasan, disiplin, dan semangat membangun bangsa.
Jangan sampai kita begitu bersemangat mengibarkan Merah Putih, tetapi perilaku kita justru mempertajam perpecahan.
Jangan sampai kita memasang Garuda Pancasila di kantor pemerintahan, tetapi nilai keadilan sosial tidak tercermin dalam pelayanan publik.
Jangan sampai kita lantang menyanyikan Indonesia Raya, tetapi kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok.
Di sinilah ukuran nasionalisme sesungguhnya: bukan sekadar apa yang kita ucapkan tentang Indonesia, melainkan apa yang kita lakukan untuk Indonesia.
Menjaga Marwah Negara, Bukan Mengultuskan Kekuasaan
Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan panjang, Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjaga kehormatan simbol-simbol kebangsaannya.
Penghormatan terhadap simbol negara bukan hanya tugas pemerintah, TNI, Polri, atau lembaga negara. Itu merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.
Namun, para pemegang kekuasaan juga harus memberikan keteladanan. Jabatan bukan hak istimewa untuk meminta penghormatan tanpa batas. Kekuasaan bukan alasan untuk menghindari kritik. Dan kedudukan sebagai pemimpin bukan berarti seseorang berada di atas konstitusi.
Kita perlu membangun budaya politik yang dewasa: menghormati Presiden tanpa mengultuskan pribadinya, menghormati Wakil Presiden tanpa menempatkan jabatannya di atas hukum, serta menghormati pemerintah tanpa kehilangan hak untuk mengawasi dan mengkritiknya.
Sebab, negara harus lebih besar daripada kepentingan penguasa. Kepentingan bangsa harus lebih utama daripada kepentingan partai. Dan kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Pada akhirnya, jangan sampai kita salah menempatkan penghormatan. Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang amanah rakyat untuk masa jabatan tertentu. Sementara Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Indonesia Raya merupakan identitas kebangsaan yang harus dijaga sepanjang masa.
Hormati Presiden, tetapi jangan kultuskan pribadinya. Hormati Wakil Presiden, tetapi jangan tempatkan jabatannya di atas konstitusi. Hormati pemerintah, tetapi jangan hilangkan hak rakyat untuk mengawasi dan mengkritik.
Merah Putih bukan bendera partai. Garuda Pancasila bukan lambang kekuasaan. Indonesia Raya bukan lagu kemenangan kelompok tertentu. Pancasila bukan alat untuk membungkam kritik. Dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan yang indah diucapkan, melainkan nilai yang harus diwujudkan.
Presiden bisa berganti, Wakil Presiden bisa berganti, pemerintahan bisa berganti. Tetapi Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya.
Jangan wariskan kepada anak cucu hanya simbol kebangsaan. Wariskan pula nilai, kehormatan, persatuan, dan semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya.
Karena mencintai Indonesia bukan berarti harus selalu membenarkan penguasa. Mencintai Indonesia berarti menjaga negara agar tetap setia kepada konstitusi, Pancasila, dan cita-cita kemerdekaan.
Salam Kebangsaan.
Landasan hukum:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Pembukaan UUD 1945 tentang Pancasila dan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia.
