Oleh: Letkol (Purn) Firdaus
JAMBI – Pergantian Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan bukan sekadar persoalan mencari figur untuk mengisi kursi yang kosong. Di balik proses tersebut terdapat persoalan konstitusional, kalkulasi politik, keseimbangan kekuasaan, serta arah kepemimpinan nasional hingga akhir masa jabatan 2029.
Jika proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dan pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sebagaimana diberitakan, situasi ini menjadi salah satu ujian politik penting bagi Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang paling berpeluang menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan siapa yang paling dibutuhkan negara dalam situasi pemerintahan saat ini.
Menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad, munculnya Sugiono, serta tetap diperhitungkannya Puan Maharani memperlihatkan bahwa perebutan posisi tersebut tidak berdiri di ruang kosong. Ada kepentingan partai, konfigurasi koalisi, hubungan antarelite, dan pertimbangan efektivitas pemerintahan yang saling berkelindan.
Dalam politik, dukungan memang penting. Namun, dukungan tidak otomatis menjadi bukti bahwa seseorang merupakan pilihan terbaik.
Dari sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad tampaknya sedang memperoleh momentum politik paling kuat. Dukungan sejumlah DPD Partai Gerindra dari berbagai daerah pada 15 November 2026 memperlihatkan adanya aspirasi internal partai yang cukup luas.
Tidak bisa dimungkiri, Dasco memiliki modal politik yang menarik. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki komunikasi lintas partai, pengalaman di lembaga legislatif, serta kedekatan politik dengan Prabowo.
Dalam situasi pemerintahan yang membutuhkan stabilitas, kemampuan menjembatani kepentingan politik tentu menjadi nilai tambah.
Namun, ada satu hal yang perlu dicermati: apakah dukungan yang muncul tersebut benar-benar merupakan aspirasi kader secara mandiri, atau bagian dari pembentukan opini politik untuk mengarahkan keputusan Presiden?
Pertanyaan ini penting, bukan untuk mencurigai pihak tertentu, melainkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak terjebak menjadi perlombaan mengumpulkan dukungan elite.
Jika Dasco memang dinilai paling layak, biarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuannya menjalankan tugas kenegaraan menjadi dasar penilaian.
Loyalitas kepada Presiden memang diperlukan. Akan tetapi, seorang Wakil Presiden tidak boleh hanya dipahami sebagai orang kepercayaan Presiden.
Wakil Presiden adalah pejabat negara yang memikul tanggung jawab konstitusional, membantu Presiden menjalankan pemerintahan, dan ikut menjaga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Munculnya Sugiono sebagai alternatif dari Gerindra memperlihatkan bahwa pilihan Presiden tidak hanya berkutat pada Dasco.
Sugiono memiliki pengalaman di pemerintahan dan hubungan politik yang kuat dengan Prabowo. Jika yang menjadi pertimbangan utama adalah kesinambungan kebijakan serta koordinasi pemerintahan, namanya patut diperhitungkan.
Namun, pilihan terhadap Sugiono juga perlu dilihat dari sisi pembagian tugas dan efektivitas pemerintahan. Apakah perpindahan posisi akan memperkuat pemerintahan atau justru menciptakan persoalan baru dalam pengelolaan kementerian dan koordinasi kabinet?
Sementara itu, Puan Maharani memiliki nilai politik yang berbeda.
Sebagai Ketua DPR RI dan tokoh PDI Perjuangan, Puan mempunyai pengalaman politik serta jaringan kelembagaan yang luas. Jika dipilih, kehadirannya dapat memberikan pesan tentang pentingnya komunikasi lintas kekuatan politik.
Akan tetapi, pilihan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap konfigurasi politik, termasuk hubungan antara pemerintah dan partai-partai di luar koalisi pendukung Prabowo.
Dengan demikian, ketiga nama tersebut mewakili pertimbangan yang berbeda: Dasco dengan kemampuan komunikasi dan konsolidasi politik, Sugiono dengan kesinambungan pemerintahan, serta Puan dengan potensi keseimbangan politik.
Tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa salah satunya otomatis paling unggul. Semuanya harus diuji berdasarkan kebutuhan negara.
Hal yang paling menarik justru terletak pada posisi Presiden Prabowo.
Dalam situasi ini, Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keputusan kenegaraan tidak semata-mata ditentukan oleh kedekatan personal, kepentingan partai, ataupun tekanan kelompok pendukung.
Presiden harus mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
Jika memilih Dasco, Prabowo harus memastikan bahwa hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden tetap berada dalam kerangka pembagian tugas yang sehat.
Jika memilih Sugiono, harus ada pertimbangan matang mengenai efektivitas pemerintahan.
Jika memilih Puan atau figur dari partai lain, keputusan itu harus didasarkan pada kebutuhan memperkuat persatuan politik, bukan sekadar transaksi kekuasaan.
Di sinilah kualitas kepemimpinan seorang Presiden diuji.
Prabowo tidak cukup hanya memilih orang yang paling dekat dan paling loyal. Ia harus memilih orang yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, berani menyampaikan pertimbangan secara objektif, serta memiliki keberanian mengingatkan ketika kebijakan negara berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat.
Wakil Presiden ideal bukan sekadar orang yang selalu mengatakan setuju kepada Presiden. Ia harus menjadi mitra kerja yang mampu memberikan masukan, termasuk ketika terdapat kebijakan yang perlu dikoreksi.
Ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan, yakni mekanisme konstitusional.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi keputusan akhir berada pada MPR melalui pemilihan. Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 46 UU MD3.
Mekanisme tersebut mengandung pesan penting: pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hak mutlak satu partai, bukan pula keputusan sepihak Presiden.
Ada proses kelembagaan yang harus dihormati.
Karena itu, seluruh pihak perlu menahan diri dari klaim bahwa seseorang sudah pasti menjadi Wakil Presiden sebelum proses konstitusional selesai.
Dukungan partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai dukungan tersebut berubah menjadi tekanan politik yang mengurangi independensi pertimbangan Presiden maupun kewenangan MPR.
Publik juga berhak mengetahui pertimbangan di balik pemilihan dua calon tersebut. Transparansi diperlukan agar proses ini tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memperoleh kepercayaan masyarakat.
Di tengah perdebatan mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, jangan sampai persoalan rakyat justru kehilangan perhatian.
Masyarakat masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kesejahteraan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, serta ketimpangan ekonomi.
Rakyat tidak terlalu berkepentingan dengan siapa elite politik saling mendukung atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Yang mereka tunggu adalah hasil kerja pemerintahan.
Pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum memperbaiki efektivitas pemerintahan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai energi politik nasional habis untuk membicarakan perebutan jabatan, sementara persoalan mendasar rakyat berjalan tanpa penyelesaian.
Menurut saya, ada tiga ukuran utama yang semestinya menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam memilih calon Wakil Presiden.
Pertama, integritas dan kapasitas kenegaraan. Bukan hanya memiliki kedekatan politik, tetapi juga memahami persoalan bangsa dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Kedua, kemampuan membangun sinergi tanpa kehilangan independensi. Wakil Presiden harus mampu bekerja bersama Presiden, tetapi tetap memiliki keberanian menyampaikan pandangan yang objektif.
Ketiga, orientasi kepada kepentingan rakyat. Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula penghargaan atas loyalitas kepada seseorang atau partai. Jabatan tersebut adalah amanah negara.
Kita tidak perlu terburu-buru mengangkat seseorang menjadi pahlawan politik hanya karena mendapat banyak dukungan. Sebaliknya, kita juga tidak perlu merendahkan figur lain hanya karena berbeda pilihan politik.
Biarkan proses konstitusional berjalan dengan tertib, terbuka, dan bermartabat.
Siapa pun yang nantinya dipilih, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi, mengkritisi, dan menilai kinerjanya.
Sebab, dalam kehidupan bernegara, jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh berhenti.
Presiden bukan pemilik negara. Wakil Presiden bukan pelengkap kekuasaan. Keduanya adalah pemegang amanah konstitusi yang harus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden yang loyal kepada Presiden, melainkan Wakil Presiden yang loyal kepada negara, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
Negara membutuhkan negarawan, bukan sekadar pemain politik.
Sriwijaya Daily






