Pengunduran diri Gibran membuka babak baru politik nasional. Prabowo menghadapi tantangan menjaga stabilitas pemerintahan, sementara Jokowi harus menerima kenyataan bahwa putranya tak lagi berada di kursi Wakil Presiden.
JAKARTA – Apa yang sebelumnya hanya menjadi spekulasi politik, kini memasuki babak baru. Kemitraan politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.
Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menghormatinya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, istilah Prabowo–Gibran “cerai politik” bukan lagi sekadar metafora untuk menggambarkan keretakan hubungan, melainkan sebuah peristiwa politik yang membawa konsekuensi konstitusional bagi perjalanan pemerintahan Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa pasangan yang dipersatukan dalam Pilpres 2024 dengan dukungan kekuatan politik besar akhirnya harus berpisah sebelum masa jabatan berakhir?
Apakah ini semata-mata persoalan hukum, atau sekaligus menandai perubahan konfigurasi kekuasaan antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo?
Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu kembali ke Pilpres 2024. Pasangan Prabowo–Gibran lahir dari proses politik yang sejak awal menuai kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran yang saat itu belum memenuhi batas usia umum calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut menjadi perdebatan nasional, terlebih karena Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Persoalan etik yang kemudian diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat kritik terhadap proses tersebut.
Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan mendasar tentang etika kekuasaan, independensi lembaga negara, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Prabowo membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk memenangkan Pilpres. Sementara itu, Gibran menjadi representasi kekuatan politik keluarga Jokowi yang saat itu masih memegang kendali pemerintahan.
Keduanya bertemu dalam satu kepentingan elektoral. Namun, kemenangan dalam pemilihan tidak otomatis menjamin kesamaan visi, loyalitas politik, dan keselarasan kepentingan dalam menjalankan pemerintahan.
Kawin politik bisa memenangkan kontestasi, tetapi belum tentu mampu mempertahankan kemitraan.
Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi sebatas perdebatan politik. Putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran menambah tekanan terhadap legitimasi persyaratan pencalonannya.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi agenda politik di DPR.
Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Yang menarik, terdapat 11 anggota Fraksi Gerindra di antara para pengusul.
Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah melampaui perdebatan antara pendukung dan oposisi pemerintah. Bahkan, sejumlah anggota dari partai yang dipimpin Prabowo ikut menggunakan instrumen pengawasan konstitusional untuk mempersoalkan kedudukan Gibran.
Meski demikian, keterlibatan 11 anggota Gerindra tidak otomatis berarti keputusan resmi partai untuk meninggalkan Gibran. Sikap anggota DPR dan sikap kelembagaan partai merupakan dua hal yang harus dibedakan.
Puncak dinamika terjadi pada Kamis, 12 November 2026. Sebelum DPR menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP, Gibran lebih dahulu menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan MPR.
Akibatnya, agenda rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP dibatalkan.
Perkembangan ini menjadi titik balik. Jalur politik yang semula mengarah pada proses pemakzulan berubah menjadi proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Namun, pengunduran diri tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Dalam negara hukum, setiap perubahan jabatan publik harus memiliki dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah dimensi politik peristiwa ini menjadi semakin menarik.
Selama ini, kemenangan Prabowo–Gibran tidak dapat dilepaskan dari dukungan politik Jokowi. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kekuatan elektoral pasangan tersebut.
Kini, setelah Gibran mengundurkan diri, konfigurasi politik nasional berpotensi mengalami perubahan.
Prabowo memiliki kesempatan untuk memperkuat konsolidasi pemerintahannya dengan menentukan calon pengganti Gibran. Sementara itu, Jokowi menghadapi situasi baru. Putranya tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden dalam pemerintahan yang sebelumnya dimenangkan melalui koalisi politik bersama Prabowo.
Meski demikian, pengunduran diri Gibran tidak otomatis berarti Jokowi menjadi oposisi atau hubungan politik kedua tokoh sepenuhnya berakhir.
Namun, tidak dapat dimungkiri, peristiwa ini membuka pertanyaan baru tentang masa depan hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Perhatian publik kini bergeser kepada siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR dijadwalkan memilih Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026.
Sesuai mekanisme konstitusional, Presiden akan mengajukan dua nama calon untuk dipilih MPR. Proses ini bukan sekadar menentukan pendamping Presiden, tetapi juga menjadi momentum penting dalam konsolidasi kekuatan politik pemerintahan.
Siapa pun yang dipilih nantinya harus memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden. Jangan sampai pengisian kursi Wakil Presiden kembali menjadi transaksi kepentingan partai atau kompromi elite semata.
Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap kekuasaan.
Peristiwa Prabowo–Gibran seharusnya menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Pertama, proses pencalonan pemimpin harus menghormati konstitusi dan etika demokrasi. Jangan sampai aturan negara dipersepsikan dapat berubah mengikuti kepentingan keluarga atau kelompok politik tertentu.
Kedua, kemenangan pemilu tidak boleh dijadikan pembenaran atas segala proses yang mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan.
Ketiga, loyalitas politik harus ditempatkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada anggapan bahwa dukungan politik masa lalu merupakan jaminan untuk terus mendapatkan tempat dalam pemerintahan.
Keempat, lembaga negara harus tetap independen. Mahkamah, DPR, MPR, dan seluruh institusi pemerintahan harus bekerja berdasarkan konstitusi, bukan tekanan kekuasaan.
Dan yang tidak kalah penting, rakyat jangan terus-menerus dijadikan penonton drama persaingan elite.
Ketika para elite sibuk menghitung kekuatan, rakyat masih menunggu penyelesaian persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, serta pemerataan pembangunan.
Pengunduran diri Gibran memang menandai berakhirnya satu babak politik nasional. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh persoalan telah selesai.
Pergantian Wakil Presiden tidak otomatis menghapus kontroversi proses pencalonan, persoalan etika kekuasaan, ataupun pertanyaan publik mengenai hubungan antara keluarga, partai, dan pemerintahan.
Prabowo sekarang menghadapi tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan pemerintahannya berjalan stabil, profesional, dan tidak tersandera konflik kepentingan elite.
Gibran pun harus menerima bahwa jabatan publik memiliki konsekuensi hukum, moral, dan politik. Sementara Jokowi, sebagai mantan Presiden, memiliki kesempatan menunjukkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan politik keluarga.
Pada akhirnya, kita tidak perlu membenci Gibran, tidak pula harus mengultuskan Prabowo atau Jokowi.
Dalam demokrasi, kritik bukan permusuhan. Mengoreksi pemimpin bukan berarti membenci negara.
Prabowo–Gibran adalah pelajaran bahwa perkawinan politik yang dibangun atas kepentingan sesaat tidak selalu memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan.
Jangan sampai Indonesia kembali mengulang kesalahan yang sama: mengorbankan etika dan konstitusi demi kemenangan politik.
Sebab, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan hadiah, bukan warisan keluarga, dan bukan pula milik partai. Keduanya adalah amanah rakyat.
Rakyat berhak bertanya, penguasa wajib menjawab.
Sudah sepatutnya Indonesia belajar dari pengalaman ini. Demokrasi harus semakin dewasa, bukan semakin dikuasai oleh drama perebutan kekuasaan.
Oleh: Firdaus






