Maraknya penyebaran hoaks di media sosial Indonesia menjadi ancaman serius di era digital. Kemudahan mengakses informasi seolah menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memberi kebebasan berekspresi, di sisi lain membuka peluang luas bagi kebohongan digital untuk menyebar tanpa kendali.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan ribuan konten hoaks muncul setiap tahun, terutama terkait isu-isu sensitif seperti politik, kesehatan, dan SARA. Banyak dari informasi menyesatkan ini justru diviralkan sendiri oleh masyarakat yang kurang memiliki kemampuan verifikasi.
“Hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Ini bukan sekadar masalah teknologi, tapi budaya informasi kita yang belum matang,” ujar Dr. Naufal Dimas Azizan, dosen literasi digital dari Binus University.
Menurutnya, hoaks kerap dirancang untuk membangkitkan emosi seperti kemarahan atau ketakutan. Di tengah derasnya arus digital, pengguna media sosial sering kali langsung menyebarkan informasi yang belum tentu benar hanya karena tersulut emosi sesaat.
Senada dengan itu, Iris Wullur—seorang edukator digital dan influencer—mengingatkan pentingnya sikap kritis. “Cek sumber dulu sebelum sebar. Jangan mudah percaya hanya karena narasi viral,” katanya.
Rendahnya kemampuan memilah informasi diperparah oleh hasil studi PISA 2022 yang menempatkan skor literasi baca Indonesia di angka 359—masih tergolong rendah. Ini menandakan banyak masyarakat belum mampu menganalisis informasi secara kritis.
Platform digital seperti WhatsApp, Facebook, hingga X (dulu Twitter), yang menyediakan ruang publik tanpa filter redaksi, membuat informasi bisa menyebar tanpa pengawasan. Tanpa bekal literasi digital dan etika berbagi, ruang digital justru menjadi ladang subur bagi hoaks.
Heriyanto, S.Sos., M.IM., Ph.D., Kaprodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro, menegaskan bahwa literasi informasi bukan sekadar bisa baca-tulis. “Harus ada kemampuan mengevaluasi informasi dan memahami dampaknya terhadap individu dan masyarakat.”
Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah dan berbagai pihak telah menggalakkan edukasi digital. Kominfo lewat program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mendorong pelatihan yang mengajarkan etika, keamanan, dan kecakapan teknologi. Di sisi lain, akademisi dan media seperti Tirto.id bersama UGM juga menggagas program literasi kolaboratif melalui Inception.
Namun tantangan ke depan kian kompleks. Bonifasius Wahyu Pudjianto, Kepala BPSDM Kominfo, menyebut bahwa ancaman tidak lagi sekadar hoaks sederhana, melainkan juga disinformasi berbasis teknologi canggih seperti deepfake dan AI generatif.
“Solusinya adalah membangun daya tahan sejak dini lewat pendidikan digital di sekolah. Kurikulum harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam bermedia,” ujar Bonifasius.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor: tokoh masyarakat, komunitas, pendidik, dan media harus bahu-membahu menggaungkan kampanye literasi dan etika digital. Di saat bersamaan, platform digital didorong meningkatkan sistem deteksi hoaks dan memperluas kanal pelaporan pengguna.
“Hoaks bukan hanya soal teknologi. Ini soal cara berpikir dan budaya informasi masyarakat,” tutup Dr. Naufal. “Di era digital, menjaga nalar sama pentingnya dengan menjaga akun.”
Penulis: Jagat Taniwara54
