Kominfo Raih Zona Hijau Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI

- Redaksi

Kamis, 30 Desember 2021 - 04:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sriwijayadaily

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berada dalam zona hijau Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan skor 82.08. Penilaian ini dirilis oleh Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).

Bersama Kominfo, ada 16 Kementerian lain yang juga dinyatakan baik dalam hal pelayanan terhadap publik, diantaranya Kementerian Luar Negeri dengan nilai 96.87, Kementerian Keuangan (90.33), Kementerian Perhubungan (89.96), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (89.39), Kementerian Ketenaga Kerjaan (88.42), Kementerian Kesehatan (88.10), Kementerian Perindustrian (88.07).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian Kementerian Dalam Negeri (87.99), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (87.92), Kementerian Kelautan dan Perikanan (86.66), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (86.19), Kementerian Pertanian (85.23), Kementerian Sekretarian Negara (85.08), Kementerian Hukum dan HAM (81.81), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (81.46), serta yang terakhir di zona hijau adalah Kementerian Sosial dengan nilai kepatuhan 81.05.

Sementara tujuh kementerian berada di zona kuning, masing-masing adalah Kementerian Agama dengan nilai kepatuhan 77.79, Kementerian Pertahanan (77.14), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (69.28), Kementerian Perdagangan (67.44), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (67.43), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (65.82) serta Kementerian Investasi/BKPM (64.90).

Baca :  LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba

Penilaian kepatuhan adalah hasil nilai rata-rata dari seluruh jumlah nilai per produk layanan yang ada di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Zona hijau adalah nilai tingkat kepatuhan tertinggi dengan angka penilaian 81.00 – 100. Kemudian zona kuning (51.00 – 80.99) dan terakhir zona merah (0 – 50.99).

Pembobotan atas indikator penilaian ditentukan berdasarkan media elektronik dan non elektronik. Dimana bobot media elektronik lebih besar daripada media non elektronik. Batasan penilaian secara elektronik yaitu produk layanan yang terpampang pada website resmi penyelenggara layanan terkait.

Untuk kategori lembaga, Ombudsman menetapkan 12 lembaga berada di zona hijau antara lain Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai kepatuhan 95.30, Konsil Kedokteran Indonesia (92.55), LKPP (89.79), Badan Tenaga Nuklir Nasional (88.92), Badan Standarisasi Nasional (88.57), Badan Pusat Statistik (87.82), BNP2TKI (86.57), Badan Narkotika Nasional (86.55), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (85.47), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (81.40), Perpustakaan Nasional Indonesia (81.30) serta terakhir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (81.30).

Sementara tiga lembaga lainnya masuk di zona kuning, yaitu Kepolisian RI dengan nilai kepatuhan 71.98, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (69.12) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam (63.81).

Baca :  Nuzran Joher, Putra Kerinci yang Kini Memimpin Ombudsman RI

Untuk pemerintah daerah, Ombudsman menyatakan ada 13 provinsi yang berada di zona hijau, yaitu Riau (98.12), Kalimantan Barat (97.37), DI Yogyakarta (97.05), Bengkulu (91.91), Kepulauan Bangka Belitung (91.86), Maluku (90.83), DKI Jakarta (88.73), Kepulauan Riau (87.51), Nusa Tenggara Barat (83.89), Jambi (84.43), Aceh (83.36), Kalimantan Utara (81,47) dan terakhir Sulawesi Tenggara (81.05).

Sementara 19 Provinsi berada di zona kuning adalah Kalimantan Selatan (79.31), Sulawesi Utara (79.21), Sumatera Selatan (78.54), Bali (77.78), Jawa Timur (75.08), Sumatera Utara (74.68), Banten (73.95), Kalimantan Tengah (73.57), Jawa Tengah (73.49), Lampung (73.39),Sulawesi Selatan (73.26), Sumatera Barat (68.52), Gorontalo (67.58), Jawa Barat (63.84), Nusa Tenggara Timur (62.86), Sulawesi Tengah (61.48), Sulawesi Barat (59.37), Kalimantan Timur (53.04) dan Papua Barat (52.71). Dua Provinsi berada di zona merah yaitu Maluku Utara (49.47) dan Papua (44.72).

Sementara untuk tingkat Kabupaten, Ombudsman menyatakan ada 103 yang berada di zona hijau, 226 di zona kuning dan 87 Kabupaten berada pada zona merah. Untuk tingkat Kota ada ada 34 yang dinyatakan berada pada zona hijau, 61 di zona kuning dan tiga Kota dinyatakan ada di zona merah.

Baca :  Dukung HPN dan Porwanas 2027, Muzani: Hati Saya Masih Wartawan

Dari hasil penilaian ini, Ombudsman RI kemudian memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik serta pencegahan maladministrasi ke depan.

Saran dan rekomendasi tersebut diantaranya ditujukan kepada Presiden, Menteri PAN RB dan Menteri Dalam Negeri yaitu pertama mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar layanan publik masing-masing. Kedua, melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sementara untuk para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, Ombudsman berharap, pertama memberikan apresiasi kepada pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan kategori hijau. Apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Kedua memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit yang mendapatkan predikat zona merah. Ketiga memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, di mana setiap unit layanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berita Terkait

MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba
LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla
Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida
Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti
Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Baru Perkuat Pertahanan Indonesia
INDONESIA VS THAILAND: FINAL BUKAN SOAL SIAPA PALING BANYAK BINTANG, TAPI SIAPA PALING TENANG
Inilah Wajah Baru DPP Partai Rakyat Indonesia 2026–2031
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:28 WIB

Di Balik Dugaan Penyadapan, Ada Taruhan Besar Keamanan Nasional

Minggu, 15 November 2026 - 21:12 WIB

MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

PRABOWO–GIBRAN “CERAI”: PELAJARAN MAHAL DARI KAWIN PAKSA POLITIK

Minggu, 15 November 2026 - 19:59 WIB

Kursi Wapres dan Ujian Politik Prabowo: Antara Loyalitas, Kompetensi, dan Kepentingan Koalisi

Selasa, 10 November 2026 - 09:12 WIB

HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Usia Boleh Senja, Gagasan Jangan Pensiun

Rabu, 7 Oktober 2026 - 01:09 WIB

MK Tak Menemukan Bukti Ijazah Gibran, Lalu Siapa yang Bertanggung Jawab?

Senin, 5 Oktober 2026 - 05:00 WIB

TNI KUAT BERSAMA RAKYAT, INDONESIA BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR

Berita Terbaru