Oleh: Firdaus
Indonesia hari ini berjalan di atas garis tipis antara optimisme dan kegelisahan. Stabilitas politik relatif terjaga, pembangunan terus digenjot, dan negara tampil percaya diri di hadapan dunia. Namun di balik itu, denyut kebersamaan justru kerap melemah: ketimpangan sosial belum sepenuhnya terjawab, kepercayaan publik naik-turun, dan polarisasi masih menjadi bayang-bayang dalam kehidupan demokrasi.
Kebersamaan, yang sejak awal menjadi fondasi republik, kembali diuji. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bukan untuk mengganti penjajah dengan elite baru, melainkan untuk melahirkan bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Kemerdekaan dimaksudkan sebagai pembebasan manusia Indonesia—secara politik, ekonomi, dan sosial. Cita-cita itu dikunci dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai janji negara kepada rakyatnya.
Untuk menjaga janji itu, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara. Lima sila tersebut bukan ornamen ideologis, melainkan pedoman etis bernegara. Ketuhanan menuntut moralitas kekuasaan. Kemanusiaan mengharuskan keadilan dan keadaban. Persatuan menolak perpecahan sebagai alat politik. Kerakyatan menempatkan musyawarah dan kedaulatan rakyat sebagai prinsip. Keadilan sosial menjadi tujuan akhir yang harus dirasakan, bukan sekadar dikutip.
Kesadaran itu diperkuat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sejak lahir menerima perbedaan sebagai keniscayaan. Persatuan tidak dibangun melalui penyeragaman, melainkan melalui kesediaan hidup bersama dalam keberagaman. Dari sanalah lahir komitmen NKRI harga mati—sebuah tekad menjaga keutuhan bangsa bukan dengan pemaksaan, melainkan dengan keadilan dan rasa memiliki.
Sejarah kemudian mencatat Reformasi 1998 sebagai koreksi besar. Reformasi digerakkan oleh tuntutan rakyat agar negara kembali pada rel konstitusi: demokrasi yang sehat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan HAM, serta pembatasan kekuasaan. Reformasi bukan pemberontakan terhadap negara, melainkan upaya menyelamatkan republik dari penyimpangan.
Dua dekade lebih berlalu, tujuan Reformasi itu belum sepenuhnya tuntas. Demokrasi berjalan, tetapi kualitasnya kerap tergerus. Kebebasan ada, namun sering tanpa tanggung jawab. Kekuasaan dibatasi, tetapi godaan untuk memusat selalu mengintai. Di sinilah kebersamaan kembali menjadi kata kunci: antara stabilitas dan keadilan, antara ketertiban dan demokrasi.
Merajut kebersamaan berarti menyambung kembali benang sejarah bangsa—cita-cita 1945, semangat Reformasi 1998, dan tantangan Indonesia hari ini. Negara dituntut hadir secara adil, kepemimpinan dituntut memberi teladan, dan rakyat dituntut menjaga ruang bersama agar tak jatuh pada politik saling meniadakan.
Membangun negeri, pada akhirnya, bukan sekadar membangun infrastruktur atau mengejar pertumbuhan. Ia adalah kerja menjaga rumah bersama agar tetap kokoh dan layak dihuni. Republik ini hanya akan bertahan jika kebersamaan dirawat sebagai kesadaran ideologis dan konstitusional.
Sebab Indonesia tidak didirikan untuk dimenangkan oleh segelintir, melainkan untuk dihidupi bersama—setia pada Pancasila, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI sebagai harga mati, dan merawat semangat Reformasi agar kekuasaan tetap berpihak pada rakyat. (PW93)
