JAMBI – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) kembali menunjukkan komitmen kuatnya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan termarjinalkan. Melalui program Sekolah Rakyat, Kemensos membuka ruang belajar yang inklusif, fleksibel, dan menjangkau mereka yang selama ini tertinggal dari pendidikan formal.
Program Sekolah Rakyat akan hadir di berbagai wilayah Indonesia, dengan prioritas pada daerah-daerah yang selama ini mengalami hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial. Lokasi pendirian Sekolah Rakyat tersebar di: Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan dan Papua.
Secara keseluruhan, 53 lokasi telah dinyatakan siap. Rinciannya meliputi 41 Sentra dan Balai milik Kemensos, 9 lokasi di Jatim, 2 perguruan tinggi mitra, serta 1 lokasi di Sumatera Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan juga datang dari kalangan akademik. Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menjadi dua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pengembangan model pembelajaran dan pendampingan peserta didik di lapangan. Para dosen dan mahasiswa akan dilibatkan sebagai penggerak literasi dan fasilitator proses belajar.
Pendidikan Adalah Harapan
Program Sekolah Rakyat bukan semata‑mata soal membuka kelas dan menyiapkan kurikulum. Ia adalah gerakan kemanusiaan—sebuah jembatan bagi anak‑anak di sudut‑sudut negeri untuk bermimpi dan berdaya. Di pelosok Papua dan pedalaman Kalimantan, anak‑anak yang dahulu hanya melihat sekolah dari kejauhan kini punya kesempatan belajar. Di desa‑desa kecil di NTT, pendidikan tak lagi menjadi kemewahan.
“Kami tidak hanya datang membawa modul, tetapi juga membawa harapan. Sekolah Rakyat ini adalah tempat lahirnya mimpi‑mimpi yang selama ini terpendam,” ujar salah satu relawan mahasiswa UNESA di lapangan.
Kehadiran Sekolah Rakyat mengubah cara pandang masyarakat terhadap belajar. Di sini, pendidikan tidak diukur dari seragam, tetapi dari semangat belajar. Tak ada pagar tinggi atau bangunan mewah. Yang ada adalah ruang bersama untuk tumbuh, didampingi oleh para relawan, guru‑guru lokal, dan sesama warga yang peduli.
Cek Kesehatan Gratis: Mengawali Langkah Sehat
Untuk memastikan seluruh calon siswa berada dalam kondisi prima saat memasuki masa orientasi dan pembelajaran, Kemensos bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengadakan Cek Kesehatan Gratis pada 7 Juli 2025 di seluruh lokasi Sekolah Rakyat.
Usai Rapat Tingkat Menteri di kantor Kementerian PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan:
“Rencananya tanggal 7 Juli kita mulai Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Rakyat. Ini bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan masyarakat.”
Program nasional Cek Kesehatan Gratis, yang dicanangkan sebagai “kado ulang tahun” Presiden kepada rakyat pada 10 Februari 2025**, menargetkan 280 juta penerima di seluruh Indonesia. Tahun ini pemerintah membidik 50 juta orang terlebih dahulu—dengan laju pemeriksaan rata‑rata 200 ribu orang per hari atau sekitar 5 juta per bulan. Hingga awal Juli, 11 juta warga telah menjalani pemeriksaan di Puskesmas.
Setelah sesi khusus untuk calon siswa Sekolah Rakyat, pemeriksaan massal berikutnya akan menyasar para pelajar di sekolah‑sekolah di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) mulai 1 Agustus 2025. Target total peserta cek kesehatan gratis di satuan pendidikan mencapai 52 juta anak.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, skrining kesehatan wajib dilakukan karena sebagian Sekolah Rakyat berkonsep boarding school:
“Karena sekolah ini berasrama, masalah kesehatan harus selesai di awal. Siswa yang terdeteksi penyakit menular akan diobati sampai sembuh sebelum mereka masuk.”
Agus Jabo juga menyampaikan arahan Presiden agar jumlah Sekolah Rakyat dilipatgandakan dari 100 menjadi 200 titik pada 2025, dengan kapasitas 20 ribu siswa.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan jadwal pemeriksaan:
“Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dimulai dari Sekolah Rakyat awal Juli, lalu madrasah dan sekolah di bawah Kemenag menyusul pada Agustus.”
Membangun Masa Depan Bersama
Kemensos meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa berkeadilan. Dengan menghadirkan Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor geografis atau ekonomi.
“Kami menyiapkan bukan hanya tempat, tapi juga semangat gotong‑royong. Sekolah Rakyat hadir untuk menyatukan semua pihak—negara, kampus, masyarakat—dalam satu cita‑cita: mencerdaskan anak bangsa,” tegas perwakilan Kemensos.
Melalui Sekolah Rakyat, bukan hanya anak‑anak yang belajar. Masyarakat diajak kembali meneguhkan nilai kebersamaan dan semangat membantu sesama. Inisiatif ini menjadi lambang bahwa negara hadir tidak hanya lewat kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mengubah hidup. (Jt54)
Sumber: Jambidaily.com dan Gurubagi.com
