RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas di Komisi III DPR, Menanti Keputusan Paripurna

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya rampung di tingkat I Komisi III DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penyelesaian pembahasan tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Habiburokhman, Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam proses penyusunan RUU tersebut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari jumlah itu, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai saran, aspirasi, serta masukan dari masyarakat dan kalangan ahli.

Baca :  SIWO PWI Jambi Gelar PORWADA 2026, Jaring Atlet untuk PORWANAS Lampung

Secara substansi, RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari prinsip dan asas hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Salah satu poin penting dalam rancangan tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa didahului tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses peradilan dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati apabila memenuhi persyaratan undang-undang.

Selain menyasar hasil tindak pidana korupsi, cakupan pengaturan juga diarahkan pada tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti investasi bodong dan praktik perdagangan saham ilegal.

Baca :  Indonesia Hancurkan Bangladesh 9-2, Garuda Melaju ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Aspek perlindungan korban juga mendapat perhatian. Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana langsung atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, pengelolaan aset hasil tindak pidana akan diatur agar dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan itu meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

RUU ini juga memuat pengawasan oleh badan independen serta upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi diharapkan dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan aset.

Rampungnya pembahasan tingkat I menjadi tahapan penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset. Namun, pekerjaan belum selesai. Persetujuan di tingkat paripurna dan penyusunan aturan pelaksanaan akan menentukan efektivitas regulasi tersebut.

Baca :  PEPABRI Jambi Dukung Pelatihan JSN ’45, Perkuat Karakter Kebangsaan Generasi Muda

Publik juga perlu mencermati bagaimana prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan asas praduga tak bersalah diterapkan dalam pelaksanaannya.

Sebab, kewenangan negara untuk merampas aset hasil kejahatan merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prosedur hukum yang transparan, pengawasan yang efektif, serta mekanisme keberatan dan pembelaan yang adil.

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari seberapa besar nilai aset yang berhasil dirampas. Lebih dari itu, keberhasilannya harus terlihat dari kemampuan negara memulihkan kerugian, mengembalikan hak korban, dan memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak lagi dinikmati oleh para pelakunya.

Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh kehilangan keadilan dalam menjalankan kewenangannya.

Sriwijaya Daily

Berita Terkait

Koperasi Fajar Pagi Desak Polda Jambi Usut Dugaan Keterlibatan M dan Kades Betung dalam Kasus Penggelapan Hasil Sawit
Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Kapolres Bungo
Buka Puasa Bersama di Kepolisian Daerah Jambi, TNI–Polri Perkuat Sinergi Jelang Operasi Ketupat
Polda Jambi Gelar Rapim 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Dukung Pembangunan Daerah
Tiga Tahanan Polsek Maro Sebo Kabur, Dua Berhasil Ditangkap Kembali
Komisi III DPR RI Tinjau Kinerja Polda Jambi dan Implementasi KUHP Baru
Longsor Tambang Emas Ilegal di Sarolangun Tewaskan Delapan Penambang
Awali 2026, Polda Jambi Gelar Upacara Kesadaran Nasional
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:50 WIB

Koperasi Fajar Pagi Desak Polda Jambi Usut Dugaan Keterlibatan M dan Kades Betung dalam Kasus Penggelapan Hasil Sawit

Jumat, 6 Maret 2026 - 23:08 WIB

Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Kapolres Bungo

Kamis, 26 Februari 2026 - 02:32 WIB

Buka Puasa Bersama di Kepolisian Daerah Jambi, TNI–Polri Perkuat Sinergi Jelang Operasi Ketupat

Kamis, 26 Februari 2026 - 02:27 WIB

Polda Jambi Gelar Rapim 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Dukung Pembangunan Daerah

Selasa, 27 Januari 2026 - 21:13 WIB

Tiga Tahanan Polsek Maro Sebo Kabur, Dua Berhasil Ditangkap Kembali

Jumat, 23 Januari 2026 - 08:24 WIB

Komisi III DPR RI Tinjau Kinerja Polda Jambi dan Implementasi KUHP Baru

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:42 WIB

Longsor Tambang Emas Ilegal di Sarolangun Tewaskan Delapan Penambang

Selasa, 20 Januari 2026 - 10:01 WIB

Awali 2026, Polda Jambi Gelar Upacara Kesadaran Nasional

Berita Terbaru