(Analisis Politik dan Kebijakan Nasional, 31 Agustus 2025)
Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
Dalam kurun waktu 10 bulan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, gelombang kekecewaan rakyat terus memuncak. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan kebijakan yang menyejukkan publik. Alih-alih meredam gejolak, serangkaian keputusan politik dan ekonomi justru memicu ledakan amarah rakyat.
Ironisnya, di tengah protes dan demonstrasi yang masif, muncul narasi klandestin dari sejumlah aktor politik yang menuding adanya “campur tangan asing” dalam eskalasi unjuk rasa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan akar kemarahan publik justru lahir dari rentetan kebijakan kontroversial pemerintah sendiri.
Kronologi Rentetan Kebijakan dan Ledakan Amarah Rakyat
1. 4 November 2024 — PPN Naik, Publik Bergolak
Hanya dua minggu setelah dilantik, pemerintah mengumumkan rencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%.
• Dampak: Gelombang penolakan spontan muncul di berbagai kota besar.
• Hasil: Setelah protes masif, kebijakan ini ditarik kembali.
2. 18 November 2024 — Larangan Tabung Gas 3 Kg
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang toko-toko kecil mendistribusikan tabung gas 3 kg.
• Respon Publik: Protes keras dari masyarakat menengah-bawah, terutama UMKM.
• Dampak Sosial: Gelombang unjuk rasa terjadi di beberapa provinsi.
3. 4 Desember 2024 — Kenaikan PBB Ratusan Persen
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 300% di sejumlah daerah memicu kemarahan warga.
• Pemicunya: Pernyataan arogan salah satu kepala daerah yang menantang rakyat untuk demo.
• Akibat: Aksi demonstrasi pecah serentak di tingkat kabupaten/kota.
4. 15 Januari 2025 — PPATK Bekukan Rekening Masyarakat
Kebijakan pembekuan rekening tidak aktif selama tiga bulan oleh *PPATK* memicu amarah publik.
• Fakta di Lapangan: Banyak rekening rakyat miskin yang justru terkena dampaknya.
• Persepsi Publik: Pemerintah dianggap “merampas uang rakyat”.
5. 28 Februari 2025 — Ancaman Penyitaan Tanah
Menteri ATR/BPN mengumumkan bahwa tanah nganggur lebih dari dua tahun akan disita negara.
• Kontroversi: Pernyataannya menyinggung publik, “Memangnya embahmu bisa bikin tanah..?”
• Respon: Gelombang kemarahan petani dan pemilik lahan meluas di Jawa dan Sumatera.
6. 12 Maret 2025 — DPR Suruh Rakyat Buka Usaha Sendiri
Salah seorang anggota DPR menyarankan rakyat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
• Efek Psikologis: Memperburuk krisis kepercayaan terhadap DPR dan elite politik.
7. 2 April 2025 — Guru Disebut “Beban Negara”
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sektor pendidikan, khususnya guru, sebagai “beban negara”.
• Reaksi: Serikat guru dan akademisi seluruh Indonesia melakukan aksi protes nasional.
8. 14 Mei 2025 — DPR Menghina Rakyat
Anggota DPR *Ahmad Sahroni* menyebut rakyat yang menuntut pembubaran DPR sebagai “orang tertolol di dunia”.
• Efek: Kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif mencapai titik nadir.
9. 18 Juni 2025 — Skandal Anggaran DPR
Sorotan publik tajam terhadap anggaran fasilitas DPR :
• Perbaikan AC, gorden, dan gas mencapai Rp. 50 juta per anggota per bulan.
• Persepsi Publik: DPR dinilai hidup mewah di atas penderitaan rakyat.
10. 25 Juli 2025 — Keluhan Artis-Anggota DPR
Seorang anggota DPR yang berlatar belakang artis mengeluhkan kemacetan Bintaro-Senayan.
• Kontras Sosial: Rakyat pekerja yang pulang tengah malam dengan upah minim merasa dikhianati.
11. 18 Agustus 2025 — Tunjangan DPR Naik
Kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah krisis ekonomi nasional memicu puncak amarah rakyat.
• Efek Nasional: Aksi unjuk rasa pecah di lebih dari 20 provinsi.
Analisis Politik dan Dampak Sosial
Pemerintah saat ini tampak kehilangan sense of crisis. Rentetan kebijakan kontroversial dalam 10 bulan terakhir telah menciptakan lingkaran setan kemarahan publik.
Pernyataan mengenai “campur tangan asing” justru dinilai sebagai upaya pengalihan isu. Faktanya, blunder-blunder kebijakan pemerintah sendiri menjadi pemicu utama instabilitas sosial
Pesan Rakyat untuk Pemerintah
“Jangan bicara analisa intelijen tentang campur tangan asing. Dengarlah suara rakyat. Berhentilah membuat kebijakan yang menambah beban kami.”
Jika pemerintah gagal membalikkan persepsi publik melalui kebijakan pro-rakyat, maka ancaman krisis legitimasi akan semakin nyata. Dalam demokrasi, kemarahan rakyat bukanlah hasil operasi intelijen asing, melainkan akumulasi kekecewaan domestik.
Kesimpulan
Demonstrasi dan keresahan publik yang meluas tidak lahir dari skenario pihak asing, melainkan buah dari kebijakan-kebijakan gagal. Pemerintah Prabowo dihadapkan pada tantangan sejarah: apakah akan terus mempertahankan pola lama yang arogan, atau berani melakukan pergeseran paradigma kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
