Oleh: Firdaus
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 berlangsung dalam suasana yang berbeda. Indonesia memasuki babak baru pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Berbagai program strategis mulai dijalankan dengan tujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia, mempersempit kesenjangan sosial, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, serta Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ketiganya mencerminkan upaya menghadirkan negara secara lebih nyata di tengah masyarakat.
Namun, sebagaimana diajarkan Pancasila, setiap kebijakan publik pada akhirnya akan diuji bukan dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program, melainkan dari dampak yang benar-benar dirasakan rakyat.
Di usia ke-81 tahun, Pancasila kembali mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang menghadirkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral bangsa yang menuntun arah perjalanan negara.
Negara Hadir, Tetapi Harus Tepat Sasaran
Dalam perspektif sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Demikian pula Sekolah Rakyat yang berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, serta Koperasi Merah Putih yang diharapkan menghidupkan kembali semangat ekonomi gotong royong.
Gagasan-gagasan tersebut sejalan dengan cita-cita Pancasila: negara tidak boleh membiarkan rakyat berjalan sendiri menghadapi kesulitan hidup.
Tetapi publik juga berhak mengawasi. Apakah bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan? Apakah koperasi mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat atau sekadar proyek administratif? Apakah Sekolah Rakyat dapat menghasilkan mobilitas sosial yang nyata bagi keluarga miskin?
Pancasila mengajarkan bahwa keberpihakan kepada rakyat harus terukur dalam hasil, bukan hanya dalam niat.
Nasionalisme yang Membumi
Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan penguatan ekonomi nasional.
Semangat ini sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Namun persatuan tidak hanya dibangun melalui simbol dan retorika kebangsaan. Persatuan akan tumbuh ketika rakyat merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika seorang anak dari keluarga miskin dapat bersekolah dengan layak, ketika petani memperoleh harga yang adil, ketika koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, maka nasionalisme tidak lagi menjadi slogan. Ia berubah menjadi pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat.
Demokrasi dan Ruang Kritik
Pancasila juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang kuat harus tetap membuka ruang kritik.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat tidak akan lahir dari pujian semata. Justru kritik yang konstruktif menjadi bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan.
Dalam sila keempat terkandung pesan bahwa kebijaksanaan lahir dari musyawarah, dialog, dan kesediaan mendengar berbagai suara.
Karena itu, pemerintah dan masyarakat sesungguhnya berada di pihak yang sama: memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Pancasila dan Keteladanan Kekuasaan
Pancasila tidak hanya menuntut negara hadir melalui program-program sosial. Pancasila juga menuntut keteladanan dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Rakyat tentu mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Namun kepercayaan publik tidak dibangun semata-mata oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Kepercayaan tumbuh ketika hukum ditegakkan secara adil, ketika aturan berlaku sama bagi semua orang, dan ketika kepentingan negara ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
Di sinilah Pancasila diuji dalam praktik kekuasaan. Ketika aturan dapat dilonggarkan untuk segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat biasa dituntut taat pada hukum, maka rasa keadilan perlahan akan terkikis. Ketika jabatan dan kewenangan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan daripada sistem yang sehat, maka semangat meritokrasi yang menjadi harapan generasi muda ikut dipertanyakan.
Persatuan Indonesia bukan berarti keseragaman pendapat. Persatuan yang sehat adalah ketika rakyat tetap dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut, dan pemerintah memiliki keberanian untuk mendengarkan serta memperbaiki diri.
Karena pada akhirnya, ujian terbesar sebuah pemerintahan bukanlah seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa setia kekuasaan itu pada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat yang diamanatkan oleh Pancasila.
Pancasila Sebagai Tolak Ukur
Pancasila adalah kompas moral bangsa. Ketika arah pembangunan mulai kabur, ketika kepentingan sempit menggeser kepentingan bersama, dan ketika kekuasaan berisiko menjauh dari rakyat, maka Pancasila harus kembali menjadi penuntun jalan.
Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah penting menuju cita-cita tersebut. Namun sejarah mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa baik konsepnya, melainkan oleh seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat.
Lebih dari itu, Pancasila juga mengingatkan bahwa kekuasaan harus menjadi teladan dalam menghormati hukum dan etika publik. Sebab pembangunan yang kuat tidak hanya memerlukan anggaran dan program, tetapi juga kepercayaan rakyat yang lahir dari rasa keadilan.
Maka pada Hari Lahir Pancasila ini, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya apa yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi juga sejauh mana seluruh elemen bangsa ikut mengawal agar cita-cita itu benar-benar terwujud.
Sebab Pancasila bukan sekadar dasar negara.
Ia adalah janji bahwa negara harus hadir untuk yang lemah, membuka jalan bagi yang tertinggal, dan memastikan kemajuan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.
Mengawal Negara, Menjaga Rakyat
Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, atau memperluas investasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap setia pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah. Negara bukan milik penguasa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Mengawal negara berarti memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, dan etika publik. Menjaga rakyat berarti memastikan bahwa mereka yang lemah mendapatkan perlindungan, mereka yang tertinggal memperoleh kesempatan, dan mereka yang bekerja keras mendapatkan keadilan.
Di tengah berbagai tantangan zaman, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, polarisasi politik, hingga ketidakpastian ekonomi global, Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia dibangun bukan untuk melayani segelintir orang, tetapi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.
Pancasila akan tetap hidup selama keadilan diperjuangkan, persatuan dirawat, dan rakyat tetap menjadi pusat dari setiap langkah bangsa.
Mengawal negara agar tetap berada di jalur yang benar. Menjaga rakyat agar menjadi tujuan utama setiap kebijakan. Itulah makna Pancasila yang sesungguhnya.
