KRISIS REKLAMASI SURABAYA: PROYEK WATERFRONT LAND DAN ANCAMAN TERHADAP MASYARAKAT PESISIR

- Redaksi

Selasa, 18 Februari 2025 - 20:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla. 

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla. 

Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.

Surabaya, 11 Februari 2025 – Rencana reklamasi pesisir timur Surabaya melalui proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) menuai polemik besar di kalangan masyarakat. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dikerjakan oleh PT Granting Jaya, dengan nilai investasi mencapai Rp.72 triliun. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan, proyek ini justru mendapat penolakan keras dari masyarakat pesisir dan berbagai pihak karena dianggap berpotensi merusak lingkungan serta melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Puncak penolakan terjadi dalam sosialisasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang diselenggarakan di sebuah hotel di Surabaya. Acara ini berujung ricuh setelah panitia tidak mengundang masyarakat terdampak, termasuk nelayan dan petani tambak. Ketika mereka mencoba memasuki ruangan untuk menyampaikan aspirasi, mereka justru dihadang oleh petugas keamanan dan panitia, sehingga terjadi bentrokan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Heroe Budiarto, Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM), mengutuk keras tindakan panitia yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Sosialisasi seperti ini seharusnya dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi semua pihak yang terdampak, bukan hanya mereka yang berkepentingan dengan proyek ini,” tegasnya.

Baca :  PRABOWO DI PERSIMPANGAN: EKONOMI, KEKUASAAN, DAN UJIAN KEADILAN RAKYAT

Pelanggaran Undang-Undang dan Regulasi yang Dilanggar

Sejumlah aturan yang diduga dilanggar dalam proyek ini antara lain :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Pasal 26 Ayat (1): “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL yang melibatkan masyarakat secara aktif.”

• Pasal 67: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

• Dugaan pelanggaran: Proses AMDAL tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai pihak terdampak utama.

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Pasal 34 Ayat (3): “Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.”

• Dugaan pelanggaran: Masyarakat pesisir dilarang menghadiri sosialisasi proyek, yang seharusnya mereka ikuti.

3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

• Pasal 35: “Reklamasi yang dilakukan di wilayah pesisir harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan tidak merugikan masyarakat pesisir.”

Baca :  Satgas PKH Sisir TNKS Wilayah Jambi, Temukan Tambang Emas Ilegal di Empat Aliran Sungai

• Dugaan pelanggaran: Reklamasi ini berpotensi menghilangkan lahan mata pencaharian nelayan dan meningkatkan risiko banjir.

4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

• Pasal 10: “Negara wajib menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan memberikan perlindungan dari dampak kebijakan yang merugikan mereka.”

• Dugaan pelanggaran: Proyek SWL akan menghilangkan kawasan tangkap ikan nelayan tradisional.

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

• Pasal 6: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

• Dugaan pelanggaran: Proyek ini mengancam hak masyarakat atas tanah pesisir yang mereka tempati dan manfaatkan secara turun-temurun.

Ancaman Lingkungan dan Dampak Sosial

Para ahli lingkungan mengkhawatirkan bahwa proyek ini akan merusak ekosistem pesisir, mempercepat abrasi, serta memperburuk kondisi banjir di Surabaya. Beberapa pakar juga menilai bahwa proyek ini lebih menguntungkan pengembang properti ketimbang masyarakat sekitar.

Selain itu, dampak sosialnya tidak kalah serius. Ribuan nelayan dan petani tambak berisiko kehilangan mata pencaharian mereka. Salah seorang nelayan, Rojali (52), mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami ini hanya rakyat kecil. Laut ini tempat kami mencari makan turun-temurun. Kalau laut ditutup buat reklamasi, kami mau kerja apa?” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Baca :  Ketua DPD PEPABRI Provinsi Jambi Hadiri Pembukaan Pelatihan Sosialisator JSN ’45

Semangat Bela Negara: Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia

Kasus ini bukan hanya soal lingkungan dan ekonomi, tetapi juga tentang kedaulatan bangsa atas sumber daya alamnya sendiri. Jika proyek ini dibiarkan berlanjut tanpa evaluasi dan keterlibatan masyarakat, bukan tidak mungkin aset negara di wilayah pesisir akan semakin dikuasai oleh korporasi besar yang hanya mengejar keuntungan.

Masyarakat harus bersatu dalam semangat “Bela Negara” untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat. Negara ini dibangun atas dasar keadilan sosial, bukan untuk menguntungkan segelintir elit dan investor yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

“Bela Negara” bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan mempertahankan tanah air dari eksploitasi dan kesewenang-wenangan. Jika rakyat tidak bersuara, maka kelak pesisir negeri ini akan dikuasai oleh asing dan oligarki, sementara rakyat sendiri menjadi tamu di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus mengawal kasus ini. Jangan sampai proyek reklamasi seperti ini terus berlanjut tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Keadilan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan, dan rakyat harus dilindungi..!

Berita Terkait

Mencari Pemimpin Masa Depan Bangsa: Berilmu, Bermoral, dan Berjiwa Pancasila
Di Balik Dugaan Penyadapan, Ada Taruhan Besar Keamanan Nasional
PRABOWO DI PERSIMPANGAN: EKONOMI, KEKUASAAN, DAN UJIAN KEADILAN RAKYAT
MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
PRABOWO–GIBRAN “CERAI”: PELAJARAN MAHAL DARI KAWIN PAKSA POLITIK
Kursi Wapres dan Ujian Politik Prabowo: Antara Loyalitas, Kompetensi, dan Kepentingan Koalisi
HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN
Usia Boleh Senja, Gagasan Jangan Pensiun
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:16 WIB

Kapolri di Apel Dansat TNI AD 2026: Yang Dipisahkan Adalah Fungsi, Bukan Tujuan

Kamis, 19 November 2026 - 09:04 WIB

64 Tahun Menapaki Kehidupan: Dari Pengabdian Menuju Muhasabah Diri

Rabu, 18 November 2026 - 19:50 WIB

Kepsta TVRI Jambi Silaturahmi ke PWI, Sepakat Perkuat Sinergi Pers dan Penyiaran Publik

Rabu, 18 November 2026 - 09:39 WIB

TNI AD Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia

Senin, 16 November 2026 - 11:56 WIB

Polda Jambi Mulai Operasi Zebra Siginjai 2026, Balap Liar dan Keselamatan Pejalan Kaki Jadi Perhatian

Jumat, 13 November 2026 - 21:28 WIB

Kasad: TMMD Jadi Wujud Nyata Sishankamrata melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Jumat, 13 November 2026 - 21:20 WIB

Kasad Tutup Dikreg LXVIII Seskoad, 321 Perwira TNI-Polri Dipersiapkan Hadapi Tantangan Strategis

Kamis, 12 November 2026 - 19:12 WIB

TMMD ke-130 di Tanjab Timur Rampung, TNI dan Warga Bangun Fasilitas Desa

Berita Terbaru