Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla
Pendahuluan
Demokrasi kerap dipandang sebagai puncak dari sistem politik modern. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, demokrasi yang diidealkan justru menghadirkan banyak ironi. Alih-alih memperkuat kedaulatan rakyat, demokrasi sering kali menjadi pintu masuk bagi oligarki, ketidakadilan hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap generasi muda.
Tulisan ini merupakan refleksi kritis atas fenomena kebangsaan yang berkembang, di mana demokrasi yang seharusnya melahirkan keadilan dan kesejahteraan justru berpotensi menyeret bangsa ke arah krisis multidimensi.
Potret Krisis Nasional
Beberapa gejala krisis nyata dapat disaksikan hari ini:
- Ekonomi dan sumber daya alam: Indonesia masih harus mengimpor beras meski dikenal sebagai negeri agraris, sementara kekayaan alam dijual murah kepada pihak asing.
- Pendidikan dan kesehatan: Keduanya kian diperlakukan sebagai komoditas mahal, bukan hak dasar rakyat.
- Utang negara: Menumpuk dari tahun ke tahun, sementara beban pajak rakyat terus bertambah.
- Hukum: Berjalan timpang; tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
- Kepemimpinan: Dalam banyak kasus lahir dari kompromi politik dan dominasi oligarki, bukan dari keteladanan dan amanah.
Ancaman terhadap Generasi Muda
Krisis paling serius justru terlihat pada generasi penerus. Laporan BNN dan berbagai riset internasional menunjukkan meningkatnya kasus narkoba, judi online, serta keterpaparan pada budaya hedonisme digital. Generasi muda berisiko kehilangan arah dan identitas, hidup dalam pusaran candu hiburan tanpa fondasi moral yang kokoh.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah demokrasi yang berjalan saat ini mampu menjamin keselamatan moral, intelektual, dan masa depan generasi bangsa?
Tanggung Jawab Keluarga dan Masyarakat
Di tengah derasnya arus globalisasi, orang tua dan masyarakat tidak boleh lepas tangan. Menurut Al-Qur’an, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini menegaskan kewajiban moral untuk melindungi generasi, bukan hanya dari kemiskinan material, tetapi juga dari kehancuran nilai dan akhlak.
Demokrasi di Persimpangan Jalan
Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang sakral. Dalam praktiknya, ia sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, melanggengkan oligarki, dan menjustifikasi kepentingan segelintir pihak. Sejumlah pakar seperti Jeffrey Winters (2014) bahkan menilai demokrasi Indonesia telah berubah menjadi “oligarki elektoral.”
Jalan Perbaikan: Kembali pada Nilai Luhur
Di tengah krisis, bangsa ini membutuhkan arah baru. Jalan keluar bukan sekadar mengganti sistem politik, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai luhur:
- Amanah dalam kepemimpinan.
- Keadilan hukum tanpa pandang bulu.
- Pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
- Perlindungan generasi muda dari dekadensi moral.
Nilai-nilai tersebut sejatinya sudah terkandung dalam falsafah bangsa, agama, dan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan menegakkan kembali prinsip moral dan spiritual, demokrasi bisa diarahkan kembali pada ruh sejatinya: menyejahterakan rakyat, bukan melayani oligarki.
Penutup
Bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita bisa terus bertahan dalam praktik demokrasi yang pincang dan membiarkan generasi muda kehilangan masa depannya. Atau, kita dapat melakukan koreksi mendasar dengan mengembalikan demokrasi pada nilai ilahi dan moralitas bangsa.
Sejarah akan mencatat pilihan kita hari ini. Apakah kita mewariskan kehancuran, atau menyiapkan kebangkitan?
Catatan Referensi
- Badan Pusat Statistik (BPS), Impor Beras dan Produksi Dalam Negeri Tahun 2023–2024, Jakarta: BPS, 2024.
- World Bank, Indonesia Education Financing Review, 2023.
- Kementerian Keuangan RI, APBN 2025: Struktur Utang dan Penerimaan Negara, Jakarta: Kemenkeu, 2025.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.
- Jeffrey Winters, Oligarchy and Democracy in Indonesia, Cornell University Press, 2014.
- BNN RI, Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkoba dan Judi Online 2024, Jakarta: BNN, 2024.
- UNESCO, Youth and Digital Culture Report, Paris: UNESCO, 2023.
