Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Cabut Wajib Tes PCR Pelaku Transportasi Darat

- Redaksi

Selasa, 2 November 2021 - 13:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SRIWIJAYADAILY

Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Surat Edaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berisi peraturan terbaru tentang pemberlakuan wajib tes PCR ataupun antigen bagi pelaku transportasi darat yang menempuh perjalanan lebih dari 250 km. Irwan menegaskan, surat edaran itu mendesak dicabut karena membingungkan masyarakat.

Demikian disampaikan Irwan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (1/11/2021). “Seiring rencana pemerintah yang mewajibkan tes PCR ataupun antigen bagi pelaku transportasi darat yang menempuh perjalanan lebih dari 250 km maka saya minta sebaiknya Surat Edaran Kemenhub ini dicabut saja karena hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan,” ujar Irwan.

Politisi Partai Demokrat tersebut menuntut ketegasan pemerintah membatasi mobilitas warga saat libur akhir tahun. Irwan pun meminta pemerintah secara tegas langsung melarang adanya aktivitas mudik di akhir tahun 2021 ini karena dinilai lebih efektif dalam membatasi masyarakat bepergian dibandingkan mengeluarkan Surat Edaran Kemenhub itu.

Baca :  LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla

Irwan mengaku terheran-heran dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub, yakni cara membedakan pengemudi yang berkendara lebih dari 250 km. “Bagaimana cara membedakan masyarakat yang bepergian di atas dan kurang dari 250 km di lapangan. Apakah tidak menimbulkan kemacetan dan permasalahan transportasi darat lainnya?” tandas Irwan.

Baca :  Dukung HPN dan Porwanas 2027, Muzani: Hati Saya Masih Wartawan

Lebih lanjut, Irwan mewanti-wanti pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat luas terlebih ditengah masih adanya situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini.” PCR di tengah pandemi membuat rakyat menderita. Masih banyak cara membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR,” pungkas legislator dapil Kalimantan Timur ini. (pun/sf)

Berita Terkait

Ledakan Kilang PPSDM Migas di Cepu, Satu Orang Meninggal Dunia
MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba
LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla
Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida
Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti
Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Baru Perkuat Pertahanan Indonesia
INDONESIA VS THAILAND: FINAL BUKAN SOAL SIAPA PALING BANYAK BINTANG, TAPI SIAPA PALING TENANG
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:12 WIB

HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN

Rabu, 29 Maret 2023 - 05:10 WIB

Wednesday Addams Musim Pertama | Teaser Resmi | Netflix

Selasa, 28 Maret 2023 - 16:03 WIB

Innovations in Business Models: Disruptive Technologies and Emerging Trends

Berita Terbaru