PROGRAM bantuan sosial kerap lahir dari niat baik negara untuk melindungi warganya. Di antaranya, pemenuhan gizi anak yang menjadi fondasi masa depan bangsa. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Di sinilah integritas menjadi faktor penentu: apakah program benar-benar menjangkau yang membutuhkan, atau justru tersendat dalam tata kelola yang rapuh.
Gagasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan harapan sekaligus kekhawatiran. Harapan bahwa anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat memperoleh asupan nutrisi yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, muncul persoalan klasik: rantai birokrasi yang panjang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Yang lebih mengundang tanda tanya, program ini tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjangkau seluruh kalangan—termasuk anak dari keluarga mampu hingga sekolah-sekolah berkelas eksklusif. Dalam kondisi anggaran terbatas, kebijakan yang tidak terfokus berisiko mengaburkan prioritas. Mereka yang paling membutuhkan justru berpotensi tidak menjadi yang utama.
Padahal, skala anggaran program ini tidak kecil. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk program MBG—sebuah angka yang sangat besar dalam struktur APBN. Dengan anggaran sebesar itu, tuntutan terhadap ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi menjadi semakin tinggi. Setiap potensi kebocoran bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan kerugian besar bagi keuangan negara.
Masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut arah kebijakan. Ketika program sosial kehilangan fokus, ia berisiko berubah dari instrumen perlindungan menjadi sekadar proyek populis. Dalam situasi tata kelola yang lemah, skema berskala besar seperti ini juga membuka peluang penyimpangan yang lebih luas.
Di sisi lain, publik juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Sikap apatis, enggan mengawasi, atau memilih diam ketika melihat kejanggalan, secara tidak langsung memperlebar ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Terbentuklah lingkaran yang saling menguatkan: kebijakan yang rentan bertemu dengan masyarakat yang kurang kritis.
Di tengah persoalan domestik itu, tekanan eksternal justru semakin nyata. Konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu ketegangan global, termasuk ancaman terhadap jalur vital energi dunia seperti Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini berdampak langsung pada distribusi minyak global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Konsekuensinya berantai: potensi kenaikan harga minyak, beban subsidi yang meningkat, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran negara menjadi sangat berharga dan harus digunakan secara tepat sasaran.
Di sinilah relevansi kritik terhadap program seperti MBG menjadi semakin penting. Ketika negara menghadapi tekanan ekonomi global, kebijakan sosial tidak lagi cukup hanya “baik secara niat”, tetapi harus presisi, efisien, dan bebas dari kebocoran. Program yang tidak tepat sasaran justru berpotensi menjadi beban tambahan di tengah krisis.
Sejumlah gagasan alternatif pun mengemuka. Penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat miskin dinilai dapat memotong rantai birokrasi sekaligus mengurangi potensi penyimpangan. Namun, pendekatan ini tetap membutuhkan pengawasan dan edukasi agar tepat guna.
Lebih jauh, persoalan gizi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja. Selama masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi—baik dari dalam negeri maupun akibat gejolak global—program bantuan hanya akan menjadi solusi sementara.
Pada akhirnya, ujian terbesar kebijakan publik bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada ketepatan sasaran dan integritas pelaksanaannya. Negara dituntut hadir dengan kebijakan yang adil dan akuntabel. Sementara masyarakat dituntut untuk tidak abai—berani bersikap, kritis, dan peduli.
Sebab, di tengah tekanan global dan tantangan domestik, masa depan anak bangsa tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi oleh keberanian untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.
Penulis: Firdaus Baharuddin
