Setiap kali musim kemarau panjang datang, Indonesia kembali berhadapan dengan persoalan yang sama: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Titik api bermunculan. Asap menyebar. Masyarakat mulai resah. Petugas dikerahkan. Helikopter diterbangkan. Pemerintah melakukan berbagai upaya pemadaman.
Namun, setelah api padam, persoalan seolah ikut berhenti. Ketika kemarau berikutnya datang, siklus yang sama kembali berulang.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita hanya bersiap setelah kebakaran terjadi?
Pertanyaan ini semakin penting jika melihat kondisi geografis Indonesia. Negeri ini merupakan negara kepulauan yang sangat luas, dengan hutan tropis, lahan gambut, perkebunan, semak belukar dan padang alang-alang yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua.
Vegetasi yang melimpah merupakan kekayaan alam sekaligus potensi kerawanan ketika memasuki musim kemarau panjang. Rumput dan semak yang mengering, serasah hutan, lahan perkebunan serta gambut yang kehilangan kelembapannya dapat menjadi bahan bakar ketika tersulut api.
Di sejumlah wilayah, persoalan semakin rumit karena lokasi kebakaran berada jauh dari permukiman dan sulit dijangkau melalui jalan darat.
Karakter geografis seperti inilah yang membuat Indonesia membutuhkan strategi penanganan karhutla yang berbeda dari sekadar mengandalkan kekuatan darat.
Semasa masih berdinas, penulis pernah terlibat dalam penanganan dan pemadaman karhutla. Dari pengalaman tersebut, ada satu pelajaran yang sangat jelas: api di lapangan tidak selalu mudah ditaklukkan.
Kondisi medan, jarak, cuaca panas, arah angin, keterbatasan akses dan sumber air dapat membuat pekerjaan pemadaman menjadi sangat berat.
Api juga tidak selalu bergerak sesuai perkiraan. Dalam kondisi tertentu, api dapat menyebar dengan cepat mengikuti angin. Pada lahan gambut, persoalannya bahkan lebih kompleks karena api dapat membakar bagian bawah permukaan dan kembali muncul setelah dianggap padam.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kecepatan, ketepatan dan koordinasi.
Dari pengalaman tersebut, semakin jelas bahwa kekuatan udara sangat penting untuk mendukung petugas di lapangan.
Pesawat dan helikopter tidak menggantikan pasukan darat. Sebaliknya, keduanya memberikan kemampuan tambahan ketika medan dan luas kebakaran membuat pemadaman dari darat menjadi tidak efektif.
Bayangkan pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun untuk memperkuat kemampuan nasional menghadapi karhutla.
Dengan asumsi harga satu DHC-515 Firefighter sekitar Rp1,42 triliun, secara matematis anggaran tersebut dapat membeli sekitar tujuh pesawat.
Tetapi apakah tujuh pesawat merupakan pilihan terbaik?
Menurut saya, belum tentu.
Pesawat hanyalah salah satu bagian dari sistem. DHC-515 membutuhkan pilot, teknisi, hanggar, suku cadang, bahan bakar, fasilitas pemeliharaan dan pusat kendali.
Lebih penting lagi, pesawat harus tahu ke mana harus terbang.
Karena itu, anggaran Rp10 triliun seharusnya digunakan untuk membangun ekosistem penanggulangan karhutla.
Sebagai simulasi, empat DHC-515 dapat menjadi kekuatan utama pemadaman udara. Sebagian anggaran lainnya digunakan untuk menyediakan helikopter water bombing, drone pemantau, pusat komando dan posko udara di wilayah rawan.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki alat untuk memadamkan api, tetapi juga memiliki sistem untuk menemukan api sedini mungkin.
Luas wilayah Indonesia membuat pengawasan secara konvensional menjadi tidak mudah.
Karena itu, drone harus menjadi bagian penting dari sistem.
Drone dapat melakukan patroli di wilayah rawan, mendeteksi titik panas, memverifikasi laporan dan memetakan perkembangan kebakaran.
Informasi tersebut harus langsung masuk ke pusat komando.
Dengan teknologi seperti ini, pemerintah tidak perlu menunggu masyarakat melihat asap atau petugas menemukan api secara kebetulan.
Sebuah titik api yang baru muncul dapat segera diketahui.
Prinsipnya sederhana:
Semakin cepat api diketahui, semakin kecil kekuatan yang dibutuhkan untuk memadamkannya.
DHC-515 Firefighter merupakan penerus Canadair CL-415 Super Scooper, pesawat amfibi yang memang dirancang untuk pemadaman kebakaran.
Bagi Indonesia, konsep pesawat seperti ini sangat menarik karena negeri kita memiliki banyak sumber air berupa sungai, danau, waduk dan wilayah perairan lainnya.
Pesawat dapat mengambil air dari sumber yang sesuai dan kembali melakukan pemadaman dari udara.
Namun, DHC-515 tidak harus menjadi satu-satunya solusi.
Ketika api masih kecil dan lokasinya membutuhkan manuver yang lebih fleksibel, helikopter dapat menjadi pilihan.
Ketika kebakaran sudah meluas, pesawat water bomber dapat menjadi kekuatan pemukul.
Dengan demikian:
DHC-515 menjadi palu besar.
Helikopter menjadi tangan cepat.
Drone menjadi mata.
Posko udara menjadi otak.
Sedangkan petugas di darat menjadi kekuatan yang memastikan api benar-benar padam.
Sebagai simulasi, pemerintah dapat membangun enam posko udara di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Misalnya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Posko tersebut harus menjadi pusat pengendalian operasi.
Data satelit, drone, cuaca, arah angin, titik panas, kondisi lahan, sumber air dan laporan petugas lapangan harus terintegrasi.
Dengan demikian, setiap armada yang diterbangkan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan informasi yang akurat.
Pengalaman lapangan mengajarkan bahwa keterlambatan adalah musuh utama dalam pemadaman karhutla.
Api yang masih kecil dapat ditangani dengan kekuatan yang relatif terbatas.
Tetapi ketika api sudah meluas, kebutuhan personel, peralatan, air, pesawat, helikopter dan waktu meningkat berkali-kali lipat.
Karena itu, paradigma harus diubah.
Bukan lagi:
Ada api → tunggu laporan → kirim pasukan → cari dukungan udara.
Tetapi:
Deteksi → verifikasi → respons cepat → pemadaman → pemantauan.
Sistem seperti ini memungkinkan pemerintah bertindak sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana.
*Karhutla dan Kekayaan Vegetasi Indonesia*
Indonesia dianugerahi kekayaan vegetasi yang luar biasa.
Hutan hujan tropis, hutan rawa, gambut, perkebunan, semak belukar dan berbagai jenis tumbuhan lainnya menjadi bagian penting dari ekosistem dan kehidupan masyarakat.
Namun, ketika musim kemarau panjang datang, sebagian vegetasi tersebut dapat berubah menjadi bahan bakar.
Serasah daun yang menumpuk, rumput yang mengering, semak belukar dan vegetasi di lahan terbuka menjadi mudah terbakar.
Pada kawasan gambut, risikonya lebih kompleks. Ketika gambut mengering, api dapat bertahan lebih lama dan lebih sulit dipadamkan.
Inilah alasan mengapa Indonesia membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu metode pemadaman.
Kekuatan darat, udara, teknologi deteksi dini dan pengelolaan lingkungan harus berjalan bersama.
Rp10 triliun memang bukan angka kecil.
Tetapi anggaran sebesar itu jangan dilihat hanya sebagai belanja peralatan.
Jika digunakan secara tepat, ia merupakan investasi untuk membangun kemampuan nasional menghadapi bencana ekologis.
Indonesia tidak boleh hanya membeli pesawat, tetapi kemudian kebingungan ketika pesawat membutuhkan pemeliharaan.
Kita harus menghitung biaya siklus hidupnya.
Pilot harus tersedia.
Teknisi harus terlatih.
Suku cadang harus siap.
Hanggar harus tersedia.
Sumber air harus dipetakan.
Drone harus terintegrasi.
Dan pusat komando harus mampu mengambil keputusan cepat.
Teknologi tanpa sistem hanya akan menjadi barang mahal.
Indonesia tidak harus langsung membeli puluhan pesawat.
Kemampuan dapat dibangun secara bertahap.
Empat DHC-515 dapat menjadi tahap awal. Kemudian diperkuat helikopter, drone dan jaringan posko udara.
Jumlah armada dapat ditambah sesuai hasil evaluasi.
Yang terpenting adalah membangun kemampuan permanen sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada penyewaan atau bantuan ketika karhutla sudah menjadi keadaan darurat.
Kita memiliki wilayah yang luas.
Kita memiliki sumber daya manusia.
Kita memiliki teknologi.
Kita memiliki sumber air.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengintegrasikannya menjadi satu sistem.
Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya soal api.
Ini menyangkut lingkungan, kesehatan, ekonomi, keselamatan penerbangan dan kualitas hidup masyarakat.
Masyarakat tidak seharusnya setiap tahun memasuki musim kemarau dengan kecemasan apakah asap akan kembali menyelimuti daerah mereka.
Negara harus hadir sebelum keadaan menjadi darurat.
Jika tersedia Rp10 triliun, pilihan yang lebih masuk akal bukan menghabiskan seluruhnya untuk membeli tujuh DHC-515.
Bangun sistem yang lebih lengkap:
empat DHC-515 sebagai kekuatan pemukul, helikopter sebagai respons cepat, drone sebagai mata, posko udara sebagai pusat komando, dan pasukan darat sebagai kekuatan utama pemadaman di lapangan.
Dengan sistem tersebut, Indonesia dapat bergerak dari pola pemadaman setelah kebakaran membesar menuju deteksi dan respons sebelum kebakaran menjadi bencana.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa waktu adalah faktor yang sangat menentukan.
Karena itu, kita tidak perlu menunggu asap memenuhi kota.
Kita tidak perlu menunggu ribuan hektare terbakar.
Kita tidak perlu menunggu masyarakat mulai panik.
Api harus ditemukan ketika masih kecil dan dipadamkan sebelum menjadi bencana.
Indonesia memiliki hutan dan vegetasi yang merupakan anugerah Tuhan. Tugas kita bukan hanya memanfaatkannya, tetapi juga menjaganya.
Dan menjaga kekayaan alam itu membutuhkan kesiapan negara.
Karhutla mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Tetapi ketidaksiapan dalam menghadapinya bukan sesuatu yang harus kita terima sebagai takdir.
Saatnya Indonesia memiliki sistem pemadam karhutla yang modern, permanen dan terintegrasi.
Bukan menunggu api membesar baru bertindak, tetapi bertindak sebelum masyarakat mulai resah. (Bravolima)
