Muara Enim, Sriwijayadaily.co.id – Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika S.I.P M.Si M.Tr (Han), menyambut kedatangan Presiden RI Ir H. Joko Widodo beserta rombongan, di PT Bumi Sawindo Permai (BSP) Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Senin (24/1/2022).
Dengan menggunakan 3 Helikopter, Presiden RI Ir H. Joko Widodo di dampingi, Sekretaris Kabinet, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Sumsel Herman Deru, Pangdam ll/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H.
Adapun agenda kunjungan Presiden RI Ir H. Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, dalam rangka Groundbreaking Pembangunan Proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) Kabupaten Muara Enim dan Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang diserahkan oleh Presiden RI Ir H. Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali menyampaikan, pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022.
Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan import elpiji yang mencapai kisaran Rp 80 triliun.
“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya.
“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” lanjutnya.
Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products.
Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp 7 triliun.
“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp 60 -70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” paparnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.
Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.
“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” tambahnya.
Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan.
Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.
“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah disini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. Dikutip dalam keterangan resmi Penrem 044/Gapo. (**)
