Bungo – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 5 April 2025, Komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc., melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bungo, Jumat (04/04/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada dua lokasi strategis, yakni TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, dan TPS 1 Desa Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persiapan, baik dari segi sarana, prasarana, maupun aspek keamanan, telah dilakukan secara optimal menjelang pelaksanaan PSU.
Dalam kegiatan tersebut, Brigjen TNI Heri Purwanto didampingi oleh Kasi Operasi Kasrem 042/Gapu, Kasi Teritorial Kasrem 042/Gapu, serta Kasdim 0416/Bungo Tebo (Bute). Kehadiran jajaran Korem 042/Gapu ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan tertib.
“Kami ingin memastikan bahwa segala persiapan telah dilakukan dengan baik, termasuk keamanan dan kenyamanan bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. TNI bersama Polri akan terus bersinergi untuk menjaga kondusivitas selama proses PSU berlangsung,” ujar Brigjen TNI Heri Purwanto dalam keterangannya.
Selain memeriksa kesiapan teknis TPS, Danrem juga memberikan arahan kepada para petugas penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan menjunjung tinggi netralitas. Hal ini dianggap penting untuk menjamin PSU dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Danrem juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses PSU berlangsung, serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.
Dengan adanya kesiapan yang matang serta dukungan penuh dari seluruh stakeholder, diharapkan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bungo Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses, serta menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mendapat legitimasi dari masyarakat.**
