Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
Indonesia bukan negeri miskin. Indonesia bukan negeri lemah. Indonesia adalah negeri yang salah urus — negeri yang selama delapan dekade terakhir dikuasai oleh para penyamun, perampok, dan garong yang berseragam pejabat negara, berjas birokrat, dan berjas BUMN.
Mereka inilah para aktor pengkhianat bangsa yang telah menguras habis kekayaan negeri ini, menjadikan rakyat hidup sengsara di tengah karunia yang begitu melimpah.
Padahal, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Konstitusi asli UUD 1945 telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan dibentuknya negara ini adalah _“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”_
Namun, yang terjadi justru sebaliknya — rakyat tidak dilindungi, kesejahteraan tidak dimajukan, dan pendidikan menjadi barang mahal.
Indonesia diberkahi Allah dengan sumber daya alam yang tak tertandingi: minyak, gas, batubara, emas, nikel, hutan tropis, perkebunan, hasil laut, dan kekayaan alam lainnya. Semua ini seharusnya menjadikan rakyat Indonesia sejahtera tanpa harus dipungut pajak yang menindas. Negara seharusnya hadir sebagai penanggung kehidupan rakyat — menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, rumah layak huni, air bersih, dan listrik yang cukup bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.
Tetapi kenyataannya..? Semua BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak justru dijadikan sapi perahan oleh para pejabat busuk.
Listrik dibayar rakyat setiap bulan — tapi PLN tetap merugi.
BBM dibayar tunai setiap kali rakyat mengisi — tapi Pertamina terus tekor.
Setiap tiket pesawat dibayar lunas — tapi Garuda Indonesia menuju bangkrut.
Bahkan maskapai kebanggaan rakyat, Merpati Nusantara, telah lenyap dari langit nusantara.
Pelni pun tak luput dari jerat kerugian, sementara perusahaan pelayaran legendaris Djakarta Lloyd, yang dulu mengibarkan bendera merah putih di samudera dunia, kini tinggal nama dan kenangan.
Inilah bukti nyata bahwa negeri ini tidak miskin, tetapi dirampok secara sistematis dan dilegalkan oleh kebijakan yang menyeleweng.
Uang rakyat habis bukan untuk pembangunan, tapi untuk menopang kebohongan, menutup kebobrokan, dan melindungi para koruptor kelas kakap yang bersarang di dalam sistem.
Puncak kehancuran tata kelola negara ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Oligarki merajalela.
Hukum dibungkam.
Aparat menjadi pelindung kejahatan.
BUMN dijadikan lumbung kekayaan pribadi dan politik.
Negara kehilangan arah karena dikelola dengan paradigma korporasi, bukan dengan nilai-nilai Konstitusi UUD 1945.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bangsa ini memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri dari jurang kehancuran.
Prabowo bukan hanya dihadapkan pada tanggung jawab pemerintahan, tetapi pada misi sejarah untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita pendirinya — negara yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
Bangsa ini tidak butuh pemimpin pencitraan.
Bangsa ini tidak butuh pejabat pandai berbohong.
Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani menumpas semua bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara, dengan tindakan nyata, bukan janji kosong.
Sudah cukup rakyat disuruh bersabar.
Sudah cukup bangsa ini dikorbankan atas nama “pertumbuhan ekonomi” yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Sudah cukup hukum dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kebenaran.
Kini saatnya revolusi tata kelola negara dimulai.
Saatnya membersihkan seluruh aparatur pemerintahan dari para penyamun yang bersarang di BUMN, kementerian, dan lembaga negara.
Saatnya seluruh kekayaan alam Indonesia dikembalikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Jika konstitusi asli ditegakkan, rakyat akan makmur.
Jika kedaulatan sumber daya alam dikembalikan kepada negara, bangsa ini akan berdiri tegak.
Dan jika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, Indonesia akan benar-benar menjadi negara besar yang disegani di dunia.
Inilah momentum kebangkitan Indonesia.
Kepemimpinan Prabowo Subianto harus menjadi gerbang pembalikan sejarah, dari negeri salah urus menuju negeri yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
Seluruh rakyat harus bersatu, bergandengan tangan, dan mendukung perubahan besar ini.
Karena bangsa ini tidak boleh terus menjadi korban keserakahan para penguasa.
Sudah saatnya Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri — dengan semangat asli para pendiri bangsa dan berlandaskan Konstitusi UUD 1945 yang sejati.**
