NGAWI – Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tengah memasuki masa panen raya padi dengan hasil melimpah. Untuk memastikan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga gabah, Gerakan Panen Padi dan Serap Gabah digelar pada Rabu (26/2/2025).
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perum Bulog telah menyiapkan strategi penyerapan hasil panen secara optimal guna menjaga harga gabah tetap stabil. Melalui koordinasi dengan Bulog dan pemerintah daerah, gabah petani diserap dengan harga yang wajar agar mereka tak merugi akibat fluktuasi harga.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai skema bantuan, seperti subsidi pupuk dan sarana produksi, serta pendampingan dari TNI dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk bagi petani.
Bulog juga memastikan kesiapan dalam menyerap hasil panen raya tahun ini dengan mengoptimalkan pembelian gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500/kg. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian harga bagi petani.
Para petani di Ngawi menyambut baik kebijakan pemerintah dalam menjaga harga jual gabah. Mereka berharap langkah ini terus berlanjut, terutama saat produksi meningkat seperti pada panen raya kali ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (DPKP) Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Suseno, MT, menegaskan bahwa penyerapan gabah bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani, menjaga stabilitas stok dan harga beras nasional, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Senada dengan hal itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Mereka harus memahami kondisi di lapangan dan mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, serta petani,” ujarnya.
Gerakan Panen dan Serap Gabah ini tidak hanya memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan, tetapi juga melibatkan TNI-Polri, Bulog, serta pengusaha penggilingan padi dalam pengawalannya. Pemerintah berharap langkah ini dapat melindungi kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. (Dispenad)
