PALEMBANG – Pemerintah Indonesia menegaskan kembali posisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen utama dalam memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional di tengah ketatnya tuntutan pasar global.
Dalam Seminar Sesi III Andalas Forum VI bertema “Positioning dan Keberterimaan ISPO Menghadapi Tuntutan dan Tantangan Pasar Global” di Palembang, Kementerian Pertanian menyoroti besarnya kontribusi sektor sawit terhadap ekonomi nasional yang pada 2025 mencapai USD 36,4 miliar serta menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja.
Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Kuntoro Boga Andri, menegaskan bahwa sawit Indonesia kini berada pada tekanan global terkait isu deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan transparansi rantai pasok.
Dalam konteks tersebut, ISPO diposisikan bukan sekadar sertifikasi, melainkan instrumen legitimasi sawit Indonesia di pasar internasional. Sistem ini menekankan kepatuhan hukum, praktik perkebunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, hingga transparansi produksi.
“ISPO bukan hanya standar sertifikasi, tetapi wajah Indonesia dalam pengelolaan sawit berkelanjutan,” ujarnya dalam forum yang dihadiri pelaku industri, GAPKI, dan BPDP.
Pemerintah juga mendorong transformasi sistem sawit nasional melalui penerapan wajib ISPO, digitalisasi sertifikasi dan pelacakan (traceability), penguatan pekebun rakyat, integrasi data nasional, serta diplomasi perdagangan berbasis keberlanjutan.
Di tengah krisis energi global, sawit kembali diproyeksikan sebagai penopang biofuel dan energi terbarukan. Namun, pemerintah menegaskan seluruh pengembangan tetap harus berada dalam koridor keberlanjutan.
Andalas Forum VI yang digelar 16–17 April 2026 di Palembang menjadi ruang konsolidasi pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru industri sawit Indonesia yang berdaya saing global. (Rosyid)
