Jakarta, 30 Juni 2025 — Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025 menjadi momentum refleksi atas peran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap zaman.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) turut memberikan apresiasi atas berbagai upaya Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjawab tantangan keamanan, baik di ruang nyata maupun digital.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyatakan bahwa Polri telah menunjukkan kesungguhan dalam mereformasi kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kerja-kerja konkret.
“Polri hadir untuk memberikan rasa aman dan ketenangan. Kami melihat komitmen yang jelas dalam pemberantasan premanisme, judi, dan narkoba, hingga penyederhanaan birokrasi pelayanan masyarakat,” ungkap KH Chriswanto.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri sangat penting dalam menjamin stabilitas nasional. Daerah-daerah rawan konflik, menurutnya, sering kali muncul akibat minimnya kehadiran aparat hukum. Ia mengibaratkan, “Tanpa kehadiran polisi satu malam saja, keamanan lingkungan bisa langsung terganggu. Maka keberadaan Polri adalah tiang utama ketertiban sosial.”
Selain mengapresiasi reformasi internal Polri, KH Chriswanto juga menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara masyarakat dan kepolisian.
“Kepercayaan harus tumbuh dua arah. Bila masyarakat merasa menjadi objek hukum, bukan subjek, maka muncul ketakutan. Masyarakat jadi enggan melapor. Ini yang harus dihindari. Kita bangsa beradab, bukan bangsa rimba,” tegasnya.
Ia juga memuji pendekatan humanis Polri yang selama ini terjalin baik dengan lingkungan pesantren LDII. Dalam beberapa tahun terakhir, pondok pesantren LDII rutin mengundang kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum, bahaya narkoba, kenakalan remaja, hingga etika bermedia sosial.
“Polda Jawa Timur misalnya, kerap memberikan penyuluhan di Ponpes Wali Barokah soal antinarkoba dan antiradikalisme. Sementara di Ponpes Al Ubaidah, calon dai LDII diberikan bekal materi hukum dan kamtibmas dari pihak kepolisian. Agar juru dakwah kami tidak hanya paham agama, tapi juga paham hukum dan menjauhi pelanggaran,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, menyoroti tantangan besar Polri di era transformasi digital. Menurutnya, keamanan masyarakat kini tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mencakup dunia maya.
“Polri dituntut lebih adaptif terhadap isu hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, dan kejahatan siber. Namun pendekatannya harus tetap menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia,” jelas Dody.
Ia menegaskan bahwa Polri di era digital tidak cukup hanya menjadi penindak hukum, tetapi juga harus berperan sebagai pendidik masyarakat. Menurutnya, edukasi literasi digital dan kolaborasi dengan platform teknologi harus diperluas.
“Kampanye internet sehat, penyuluhan hukum digital di sekolah dan pesantren, itu semua harus diperkuat. Kami berharap Polri terus membuka ruang kritik, menjaga transparansi, dan tetap belajar menyesuaikan diri dengan dinamika zaman,” tambahnya.
Dody juga menyampaikan harapan agar di usia ke-79, Polri terus memperkuat integritas dan menjadi institusi yang makin dicintai rakyat.
“Kami percaya pendekatan yang terbuka dan penuh empati adalah kunci agar Polri tetap dipercaya sebagai kekuatan yang menjaga stabilitas di dunia nyata maupun digital,” tutupnya.
Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini bukan sekadar seremoni, namun momentum untuk menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama antara aparat negara dan seluruh elemen masyarakat. (MR/red)
