Jambi – Partai Golkar akan segera menuntaskan proses pencalonan untuk Pilkada Serentak 2024 dengan menyerahkan dokumen B1 KWK kepada seluruh calon kepala daerah di Indonesia, termasuk di Kota Jambi.
Santer terdengar kabar bahwa dukungan untuk Kota Jambi akan diberikan kepada Maulana-Diza yang sama sekali bukan kader, dan bahkan tidak memiliki andil apapun dalam memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.
Padahal, Golkar memiliki kader internal yang berprestasi, yakni Ketua DPD II Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan. Di bawah kepemimpinan Budi Setiawan, Golkar mengalami peningkatan signifikan dalam perolehan kursi legislatif, dari 4 kursi menjadi 8 kursi, dan berhasil menduduki posisi Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024-2029.
Kinerja Budi Setiawan yang mengembalikan kejayaan Golkar setelah hampir 20 tahun menjadi sorotan positif.
Namun, meski Budi Setiawan telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi terhadap partai, Golkar memilih untuk mendukung calon lain, yang tidak memiliki kontribusi atau rekam jejak dalam mendukung partai. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader Golkar dan pengamat politik.
Pengamat politik dari Universitas Jambi (UNJA), Nasuhaidi, menilai keputusan Golkar sebagai langkah pragmatis yang mengabaikan kontribusi kader internal.
“Sebagai partai besar dan mapan, seharusnya Golkar memberikan penghargaan atau keistimewaan kepada kader yang telah berkomitmen dan konsisten, seperti Budi Setiawan,” ujarnya, Senin (26/8/2024).
Nasuhaidi juga menambahkan bahwa keputusan ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam pengelolaan partai.
Senada dengan Nasuhaidi, pengamat politik senior UNJA, Navarin Karim, menyayangkan langkah pragmatis yang diambil oleh DPP Partai Golkar.
“Saat ini, kita melihat adanya hegemoni politik dari elit pusat hingga tingkat daerah, yang mengabaikan otoritas dan keinginan lokal,” ungkap Navarin.
Ia menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan situasi politik yang kacau dan disayangkan bagi politik yang normal dan lurus.
Navarin juga menganggap bahwa keputusan DPP Golkar mungkin dipengaruhi oleh kepentingan pribadi aktor di daerah yang mengabaikan suara dan keinginan masyarakat serta kader daerah.
“Ada kemungkinan bahwa kepentingan individu di daerah mempengaruhi keputusan di pusat, sehingga suara dan aspirasi lokal dikesampingkan,” tutupnya.
Dengan latar belakang ini, keputusan Golkar untuk mendukung calon di luar kader internal menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi dan kredibilitas partai dalam mendukung kader yang telah menunjukkan prestasi signifikan.**
