Jakarta, SriwijayaDaily.com — Baramuda Indonesia resmi meluncurkan lembaga baru bernama Penggiat Rakyat Anti Korupsi (PERANK), sebuah badan otonom yang berfokus pada pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di Jakarta dengan menghadirkan Reza Hasanudin sebagai Ketua atau Panglima PERANK.
Dalam keterangannya, Reza Hasanudin menjelaskan bahwa kehadiran PERANK merupakan bentuk kepedulian Baramuda Indonesia terhadap ancaman korupsi yang dinilai telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. “Korupsi tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat. Akibatnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur diselewengkan,” ujarnya.
Menurut Reza, tindakan korupsi dapat berdampak fatal karena menimbulkan penderitaan sosial, ekonomi, bahkan kematian akibat layanan publik yang terhambat. Ia menegaskan bahwa PERANK hadir untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen DPP Baramuda Indonesia, Ferdiansyah Rusman, menambahkan bahwa PERANK akan berperan aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset dan uang negara yang bersumber dari rakyat. “Kami ingin menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ferdiansyah juga menegaskan komitmen Baramuda Indonesia untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemberantasan korupsi. “Baramuda siap mengawal program-program Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Melalui PERANK, Baramuda Indonesia berharap dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan penegak hukum dalam membangun budaya antikorupsi yang berintegritas dan berkeadilan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Baramuda 08 Provinsi Jambi, Herry Efrizal, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengawasan dan pemantauan pengelolaan uang rakyat. “Ini program yang sangat bagus. Kita harus bersama-sama menjaga kebijakan pemerintah sebagai kontrol sosial agar Indonesia semakin maju,” jelas Herry.**
