Jambi Selatan, SRIWIJAYADAILY— Administrasi kependudukan kerap dipandang sebagai urusan meja dan berkas. Padahal, di balik selembar KTP atau Kartu Keluarga, tersimpan akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial. Tanpa identitas resmi, seseorang bisa tersisih dari sistem pelayanan negara.
Kamis pagi, 8 Januari 2026, halaman SDN 139/IV di Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, menjadi titik temu negara dan warganya. Di lokasi itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar pencatatan dan perekaman administrasi kependudukan. Babinsa Tambak Sari, Serka Ujang Sabarudin, turut mendampingi warga yang datang mengurus identitas mereka.
Pendampingan tersebut bukan sekadar membantu antrean atau memastikan kegiatan berjalan tertib. Bagi Babinsa, adminduk adalah pintu awal pemenuhan hak warga negara. Identitas yang tercatat secara nasional memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik sekaligus memastikan keberadaan mereka diakui oleh negara.
“Tanpa adminduk, warga akan kesulitan mendapatkan hak-haknya,” kata Serka Ujang di sela kegiatan. Menurut dia, data kependudukan yang akurat juga menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Kegiatan di Tambak Sari memperlihatkan bagaimana pelayanan administrasi dapat mendekat ke masyarakat. Sekolah dipilih sebagai lokasi, bukan kantor pemerintahan, agar warga lebih mudah menjangkau layanan. Langkah sederhana, namun berdampak langsung bagi kehidupan sosial warga.
Dari halaman sekolah itulah, upaya menertibkan administrasi kependudukan dijalankan—sebuah ikhtiar kecil untuk memastikan tak ada warga yang tercecer dari sistem negara hanya karena ketiadaan identitas resmi.
Sumber: Pendim 0415/Jambi
