Kota Jambi – Ketegangan mencuat di internal Partai Golkar Kota Jambi terkait Pilwako Jambi 2024. Pada Selasa (27/08/2024), simpatisan dan sejumlah kader Golkar Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di markas DPD I Golkar Kota Jambi untuk menolak keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan pasangan Maulana-Diza sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.
Keputusan DPP Golkar ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan kader lokal. Mereka merasa bahwa DPP telah mengabaikan kontribusi besar yang diberikan oleh Ketua DPD Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan.
Budi, yang sudah lama dikenal sebagai tokoh penting di Golkar, baru saja berhasil membawa partai ini meraih kemenangan signifikan di Pemilu Legislatif 2024, dengan mengantongi 8 kursi di DPRD Kota Jambi. Kemenangan ini adalah yang pertama bagi Golkar Kota Jambi dalam dua dekade terakhir.
Namun, alih-alih mendukung Budi Setiawan sebagai calon wali kota dari internal partai, DPP Golkar justru memberikan rekomendasi kepada Maulana, seorang tokoh yang bukan kader Golkar. Keputusan ini dinilai oleh simpatisan dan kader Golkar Kota Jambi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Budi Setiawan.
Dalam orasi yang disampaikan selama aksi unjuk rasa, massa dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak rekomendasi yang diberikan kepada Maulana dan meminta DPP Golkar untuk mengembalikan rekomendasi tersebut kepada Budi Setiawan.
“Kami menolak rekomendasi Golkar yang diberikan kepada Maulana. Kami menuntut DPP mengembalikan rekomendasi tersebut kepada Budi Setiawan, yang merupakan kader sejati Golkar dan telah berjuang keras untuk kemenangan partai ini di Kota Jambi,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Setelah melakukan aksi di markas DPD Golkar Kota Jambi, para simpatisan dan kader Golkar berencana melanjutkan aksi mereka ke kantor DPD Golkar Provinsi Jambi untuk menyuarakan tuntutan mereka dengan harapan mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan partai di tingkat provinsi.
Situasi ini menunjukkan adanya potensi perpecahan dalam tubuh Golkar di tingkat lokal, terutama menjelang kontestasi Pilwako Jambi 2024.
Keputusan akhir dari DPP Golkar terhadap tuntutan ini akan sangat menentukan apakah partai dapat mempertahankan soliditasnya di Kota Jambi atau tidak.**
