KPU Menambah Kecurigaan Publik dan Mempertaruhkan Kredilitas Pemilu 2024

- Redaksi

Selasa, 5 Desember 2023 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SRIWIJAYADAILY.CO.ID Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk mengubah format Debat/Cawapres pada Pemilihan Presiden 2024, berbeda dengan Pilpres 2019.

Lima kali debat Pilpres 2024 terdiri atas tiga kali debat antar Capres dan dua kali antar Cawapres, semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan Capres-Cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau Cawapres seperti pada Pilpres 2019.

Dalam lima kali debat itu pasangan Capres-Cawapres selalu hadir bersamaan, hanya porsi berbicara yang dibedakan, tergantung sesi debat Pilpres yang sedang berlangsung, apakah debat Capres atau Debat Cawapres.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada acara debat Pilpres 2019, Debat diawali dengan sesi Pasangan Capres lengkap. lalu pada tiga sesi berikutnya Debat Capres hanya dihadiri oleh Capres dan sesi Debat Cawapres hanya dihadiri oleh Cawapres. Pada sesi pamungkas, debat Pilpres diikuti pasangan Capres-Cawapres.

Baca :  Kunker ke Kodim 0417/Kerinci, Danrem 042/Gapu Disambut Wali Kota Sungai Penuh

“Format Debat Pilpres 2024 jelas merupakan kemunduran. Dari sisi hak konstitusional warga negara, publik dirugikan karena mereka tidak diberikan ruang untuk mendapatkan referensi yang memadai tentang figur kepemimpinan otentik pada masing-masing kandidat pemimpin, baik Capres maupun Cawapres, sebelum rakyat menentukan pilihannya di bilik suara pada 14 Februari 2024,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangannya, Sabtu (2/12) yang diterima redaksi.

Yang lebih serius lagi, lanjutnya, KPU semakin menebalkan kecurigaan publik bahwa patut diduga KPU tunduk pada intervensi kekuatan politik eksternal mereka. Kecurigaan demikian rasional, sebab keputusan KPU hadir di tengah beberapa konteks yang sangat kasat mata.

“Pertama, Putusan MK 90/2023 yang memberikan jalan bagi anak Presiden sekaligus keponakan Ketua MK saat itu, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang sebagai Calon Wakil Presiden bagi Calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, secara substantif maupun prosedural Putusan tersebut bermasalah dan, dalam berbagai pernyataan publik, SETARA menyebutnya sebagai kejahatan konstitusional (constitutional evil),” kata Halili Hasan yang juga Dosen Politik pada FISHIPOL Universitas Negeri Yogyakarta.

Baca :  HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN

Kedua, terangnya, putusan MKMK yang pada pokoknya menegaskan bahwa secara kelembagaan MK “terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”, melalui Ketua MK yang sudah diberhentikan, yaitu Anwar Usman, ipar Presiden sekaligus Paman Cawapres Gibran.

“Ketiga, pernyataan publik Ketua KPK Periode 2015-2019, Agus Rahardjo bahwa saat KPK mengungkap kasus korupsi E-KTP dan menetapkan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, sebagai tersangka, Presiden Jokowi marah dan meminta KPK untuk menghentikan pengungkapan kasus korupsi E-KTP. KPK dalam kenyataannya menolak permintaan Presiden. Pernyataan Agus dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata,” katanya.

Baca :  LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla

Konteks tersebut tentu, tegasnya, menguatkan kecurigaan publik bahwa terdapat kekuatan politik—yang mengarah pada Istana Negara—yang kerapkali menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi lembaga-lembaga negara lainnya. KPU seharusnya menimbang sentimen publik terkait kepercayaan mereka pada penyelenggaraan Pemilu sebagai ‘pertaruhan terakhir’ kelembagaan demokrasi, yang semakin surut (regressive) dan mengarah pada otoriterisme (leading to authoritarianism).

“Namun, dengan keputusan mengenai format debat Pilpres 2024, KPU telah menebalkan kecurigaan publik mengenai intervensi kekuasaan eksternal atas KPU. Sikap publik yang mencurigai keputusan KPU menguntungkan salah satu Cawapres, yang gagasan dan kepemimpinan otentiknya sedang dinanti publik dalam Debat Pilpres 2024, merupakan kecurigaan yang masuk akal. Dalam konteks itu, KPU telah mempertaruhkan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi.,” tukasnya.**

Berita Terkait

Ledakan Kilang PPSDM Migas di Cepu, Satu Orang Meninggal Dunia
MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba
LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla
Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida
Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti
Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Baru Perkuat Pertahanan Indonesia
INDONESIA VS THAILAND: FINAL BUKAN SOAL SIAPA PALING BANYAK BINTANG, TAPI SIAPA PALING TENANG
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:04 WIB

64 Tahun Menapaki Kehidupan: Dari Pengabdian Menuju Muhasabah Diri

Rabu, 18 November 2026 - 19:50 WIB

Kepsta TVRI Jambi Silaturahmi ke PWI, Sepakat Perkuat Sinergi Pers dan Penyiaran Publik

Rabu, 18 November 2026 - 11:35 WIB

15 Kali Juara Umum AARM: Bukti Konsistensi Profesionalisme Prajurit TNI AD di Kancah ASEAN

Senin, 16 November 2026 - 11:56 WIB

Polda Jambi Mulai Operasi Zebra Siginjai 2026, Balap Liar dan Keselamatan Pejalan Kaki Jadi Perhatian

Jumat, 13 November 2026 - 21:28 WIB

Kasad: TMMD Jadi Wujud Nyata Sishankamrata melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Jumat, 13 November 2026 - 21:20 WIB

Kasad Tutup Dikreg LXVIII Seskoad, 321 Perwira TNI-Polri Dipersiapkan Hadapi Tantangan Strategis

Kamis, 12 November 2026 - 19:12 WIB

TMMD ke-130 di Tanjab Timur Rampung, TNI dan Warga Bangun Fasilitas Desa

Kamis, 12 November 2026 - 12:52 WIB

Kasad Wisuda 232 Perwira Tinggi Purna Wira TNI AD, Estafet Pengabdian kepada Bangsa Terus Berlanjut

Berita Terbaru