SRIWIJAYADAILY.CO.ID – Kodam II/Sriwijaya bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta asap dampak dari fenomena El Nino di wilayah Sumatera Selatan.
“Dalam pengendalian Karhutla meliputi tiga tahap, diantaranya tahap persiapan, pencegahan dan evaluasi”.
Hal tersebut disampaikan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil saat memberikan pengarahan kepada Unsur Muspida Kecamatan dan Desa yang terdiri dari para Danramil, Kapolsek, Camat, para Babinsa, Babin Kamtibmas dan Kepala Desa se-Kabupaten OKI, bertempat di Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten OKI, Rabu (11/10/2023).
Sebagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), selain Pangdam II/Sriwijaya juga hadir Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kapolda Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo, beserta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel, dan diikuti oleh Unsur Muspida Kecamatan dan Desa yang terdiri dari para Danramil, Kapolsek, Camat, para Babinsa, Babin Kamtibmas dan Kepala Desa se-Kabupaten OKI.
“Pada tahap persiapan kepada personil Satgas harus menyiapkan perlengkapan, jangan nanti ke TKP tidak membawa perlengkapan seperti masker, air minum dan alat pemadam,” pesan Pangdam.
Untuk tahap pencegahan, Pangdam mengajak anggotanya untuk melakukan sosialisasi melalui pendekatan emosional. Sedangkan, untuk tahap penanggulangan, cari sumber api, dekati dan padamkan.
“Setelah tahap persiapan, selanjutnya tahap pencegahan. Jangan sekali-kali lelah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. harus gencar caranya dengan mengetuk hatinya, seperti jangan membakar lahan. Kasihan anak kita terkena ISPA dan anak-anak kita tidak bisa sekolah”, tutur Pangdam.
Pangdam juga mengingatkan Danramil dan Kapolsek untuk melakukan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan mengatasi Karhutla. Tak lupa diingatkan juga untuk selalu menjaga faktor keamanan dan keselamatan diri serta kesehatan dalam melaksanakan tugas.
Sebelumnya Pj. Gubernur Sumsel Fatoni dihadapan para Babinsa, Babin Kamtibmas dan Kades yang ada di Bumi Sebende Seguguk tersebut menyampaikan tujuan kegiatan ini yakni menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi dalam menangani karhutla yang sudah menjadi bencana tahunan di wilayah Sumsel.
Dikatakan Pj. Gubernur Agus Fatoni, karhutla sudah terjadi sejak tahun 1997, dan terakhir itu terjadi pada tahun 2015 yang cukup parah, dimana sebanyak 2,61 juta hektar lahan terbakar.
“Nilai kerugiannya juga cukup besar Rp. 221 triliun atau kalau biayanya itu kalau kita hitung sebesar dua kali lipat dari biaya rekonstruksi tsunami di Aceh, jadi dampaknya sangat besar bukan hanya di lokasi kebakaran tapi di daerah lainnya,” kata Pj Gubernur.
Pj. Gubernur Fatoni menegaskan bahwa, untuk pengendalian karhutla diperlukan sinergi seluruh unsur komponen masyarakat, terlebih penyebab utama karhutla 99% disebabkan aktivitas manusia, dan 1% karena faktor alam.
“Aktifitas manusia atau perilaku manusia hampir 99% yang menyebabkan karhutla, 1%-nya itu faktor alam. Penggunaan lahan yang tidak tepat selama ini yang berlangsung berulang-ulang itulah, kemudian menyebabkan kondisi semakin parah, serta lemahnya pengetahuan dan lambatnya penanganannya, kita tidak ingin ini menjadi parah dan semakin besar,” tegasnya.
Lebih jauh Pj. Gubernur Agus Fatoni juga mengungkapkan bahwa, dampak karhutla sangat besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat, kemudian aspek transportasi yang akan mengganggu kelancaran transportasi terutama untuk penerbangan, dan akan berimplikasi kepada aspek lainnya yang lebih luas seperti sosial dan ekonomi, bahkan hubungan bilateral antar negara.
“Hubungan antar lembaga juga bisa terganggu kalau ini sampai ke luar negeri, kemudian yang belajar juga bisa berkurang, berarti proses belajar mengajar terganggu, transportasi juga bisa mengalami gangguan terkhusus yang ada di udara,” tuturnya.
Kepada para Kepala Desa, Pj. Gubernur menghimbau agar segera merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan penanggulangan Karhutla. Selain Kades diarahkan untuk membantu dan memfasilitasi TNI/Polri yang bertugas di lapangan dalam mengendalikan karhutla.
“Saya pesan Kepala Desa silakan revisi APBDes bisa dimulai Oktober ini, Permendagri nya sudah ada dasarnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Jadi kegiatannya difasilitasi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Personil yang ada di Desa, baik TNI dan Polri tolong dibantu dan di fasilitasi, jangan sampai kelaparan. Kita harus gotong royong bersama, ini tugas mulia,” tandasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo menegaskan bahwa, dalam upaya penanggulangan karhutla, pihaknya menerapkan tiga langkah, yaitu mitigasi, investigasi dan rehabilitasi.
“Tolong bapak ibu Kepala Desa dan Camat, kami titip, kita ajak masyarakat stop membakar hutan dan lahan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan pengarahan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Bupati OKI, dan sejumlah Pejabat Kodam II/Swj, PJU Polda Sumsel serta unsur Forkopimda Kab. OKI.
