SRIWIJAYADAILY.COM – Program ambisius bernama Kampung Bahagia resmi diluncurkan Pemerintah Kota Jambi sebagai jawaban atas stagnasi pembangunan lingkungan tingkat RT yang kerap terabaikan. Namun, di tengah upaya membangun “kebahagiaan” berbasis anggaran Rp100 juta per RT ini, pengawasan menjadi kata kunci. Maka tak heran jika unsur TNI, melalui para Babinsa, dilibatkan secara aktif.
Sabtu siang (2 Agustus 2025), Babinsa Kelurahan Eka Jaya, Serda Arif Winarto, tampak hadir dalam forum sosialisasi program tersebut di rumah Ketua RT 22, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Sosialisasi itu menjadi titik mula dari pilot project Kampung Bahagia di RT 22—sebuah kawasan padat namun strategis yang kini diharapkan menjadi percontohan.
“Ini bukan sekadar membangun drainase atau menambal jalan rusak. Ini upaya membangun mental kolektif warga, agar tumbuh partisipatif dan sadar anggaran,” ujar Serda Arif kepada Tempo.
Ia menyebut, keterlibatan TNI khususnya Babinsa bukan untuk mengambil alih fungsi pengawasan sipil, tetapi memastikan ruang sosial tempat rakyat hidup dan tumbuh tidak disusupi praktik manipulatif. “Kami hadir bukan karena curiga, tapi karena peduli. TNI harus ikut menjamin dana rakyat sampai ke rakyat,” tambahnya.
Program Kampung Bahagia memang terdengar manis. Dengan dana Rp100 juta per RT yang bersumber dari APBD, warga diberikan keleluasaan mengatur prioritas pembangunan lingkungan masing-masing. Dari saluran air hingga lampu jalan, semua ditentukan bersama. Namun di tengah euforia, ancaman lama kembali mengintai: transparansi yang hanya menjadi slogan.
Tak jarang dana-dana seperti ini—berlabel pemberdayaan atau lingkungan—justru menguap di tengah jalan. Laporan fiktif, proyek tambal sulam, dan pengadaan yang dikendalikan segelintir elite lokal kerap terjadi. Oleh sebab itu, partisipasi aktif dan kontrol sosial menjadi unsur vital dalam keberhasilan program ini.
Dalam forum itu, tim fasilitator dari Pemkot Jambi menjelaskan secara teknis tata kelola anggaran, indikator keberhasilan, serta pentingnya pelaporan berkala yang bisa diawasi oleh semua warga. Ketua RT 22 menyambut positif pendekatan terbuka ini, namun tantangannya jelas: apakah warga cukup siap menjadi auditor sosial?
Kehadiran Babinsa seperti Serda Arif menandai bergesernya paradigma pembangunan dari top-down menjadi gotong royong lintas institusi. Ia tak hanya berdiri sebagai aparat teritorial, tapi juga sebagai jembatan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.
“Kalau kampung ingin bahagia, jangan hanya menunggu program. Warga harus ikut mengawasi, ikut menggarap, dan ikut menjaga hasilnya. Inilah hakikat dari bahagia secara sosial,” tutup Serda Arif.
Program Kampung Bahagia akan menjadi cermin. Apakah janji-janji pengentasan kesenjangan di tingkat mikro benar-benar mampu diwujudkan lewat sinergi, atau hanya menjadi catatan kecil lain dari daftar proyek bagus di atas kertas. (JT54)
