Kejagung Periksa Barang Bukti Elektronik Kasus Izin Ekspor CPO

- Redaksi

Sabtu, 23 April 2022 - 21:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SRIWIJAYADAILY.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyatakan pihaknya telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus ini. Penyidik juga sedang mendalami barang bukti elektronik terkait percakapan para tersangka.

“Penyidik sedang berkonsentrasi di barang bukti elektronik. Barang bukti itulah yang memperkuat bagaimana kerja sama antara para tersangka,” kata Febrie Adriansyah dalam konferensi pers, Jumat (22/4/2022).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, khususnya dokumen-dokumen penting terkait kasus tersebut.

Penyidik meyakini bahwa ini ada kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dengan pihak swasta.

Baca :  Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Sejumlah Menteri Bergeser

Penyidik pun sudah melakukan pendalaman dan pengecekan terhadap seluruh wilayah terkait dengan tersangka dari pihak swasta yang telah dilakukan penahanan.

Kejagung juga masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini dengan mengandeng para auditor dan pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kasus ini berawal ketika Pemerintah melalui Kemendag telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) serta DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Baca :  Nuzran Joher, Putra Kerinci yang Kini Memimpin Ombudsman RI

Dalam penyidikan, telah ditemukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran.

Kejagung pun telah menetapkan empat orang tersangka yakni, IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,b,e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Baca :  Rocky Gerung Masuk Wantimpres Prabowo, Pengamat Kritis Kini Berada di Lingkar Istana

Tersangka juga disangkakan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 jo No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Dengan ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, Jo. Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil dan UCO.

Keempat tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.**

Berita Terkait

MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba
LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla
Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida
Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti
Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Baru Perkuat Pertahanan Indonesia
INDONESIA VS THAILAND: FINAL BUKAN SOAL SIAPA PALING BANYAK BINTANG, TAPI SIAPA PALING TENANG
Inilah Wajah Baru DPP Partai Rakyat Indonesia 2026–2031
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:46 WIB

PRABOWO DI PERSIMPANGAN: EKONOMI, KEKUASAAN, DAN UJIAN KEADILAN RAKYAT

Minggu, 15 November 2026 - 21:12 WIB

MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

PRABOWO–GIBRAN “CERAI”: PELAJARAN MAHAL DARI KAWIN PAKSA POLITIK

Kamis, 12 November 2026 - 19:23 WIB

GIBRAN RAKABUMING RAKA RESMI AJUKAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI WAKIL PRESIDEN, SURAT DISERAHKAN KE MPR

Selasa, 10 November 2026 - 09:12 WIB

HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN

Selasa, 13 Oktober 2026 - 17:53 WIB

DPD PRI Jambi Siapkan TV Rakyat Digital untuk Perluas Informasi hingga Desa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Usia Boleh Senja, Gagasan Jangan Pensiun

Rabu, 7 Oktober 2026 - 01:09 WIB

MK Tak Menemukan Bukti Ijazah Gibran, Lalu Siapa yang Bertanggung Jawab?

Berita Terbaru

Opini

MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:12 WIB