JAMBI – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus mengintensifkan operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi. Dalam penyisiran di sejumlah lokasi, tim menemukan aktivitas pertambangan ilegal di sepanjang empat aliran sungai serta sejumlah alat berat yang diduga digunakan untuk kegiatan tersebut.
Empat aliran sungai yang menjadi perhatian Satgas PKH meliputi Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.
Salah satu lokasi yang disisir berada di kawasan TNKS dekat Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Di lokasi tersebut, tim menemukan sejumlah titik aktivitas penambangan di sepanjang aliran sungai, termasuk keberadaan alat berat yang telah digunakan untuk kegiatan pertambangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Operasi penertiban tahap awal dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi, yakni kawasan Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Khusus di kawasan Penetai, hasil analisis geospasial mengidentifikasi sekitar 119,32 hektare kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal.
Untuk mengungkap aktivitas tersebut, Satgas PKH memanfaatkan foto hasil pemantauan pesawat nirawak (drone) serta laporan masyarakat. Informasi tersebut digunakan untuk menelusuri lokasi penambangan maupun titik-titik yang diduga menjadi tempat penyembunyian alat berat.
Selain melakukan penyisiran, tim juga memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya penertiban kawasan konservasi.
Dampak aktivitas tambang ilegal terhadap lingkungan mulai dirasakan masyarakat sekitar. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, kondisi sungai yang dahulu jernih kini berubah keruh menyerupai warna kopi susu.
Menurut warga tersebut, maraknya aktivitas pertambangan telah merusak badan sungai dan mengganggu pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga mengkhawatirkan kemungkinan pencemaran merkuri yang dapat berdampak terhadap kesehatan.
Meski demikian, dugaan kandungan merkuri dalam air sungai tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pengujian laboratorium agar dampak pencemaran dapat diketahui secara ilmiah.
Operasi penertiban ini melibatkan sejumlah unsur, antara lain Satgas PKH, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta pemerhati lingkungan hidup.
Polda Jambi dan Kejati Jambi juga melaksanakan operasi imbangan untuk memperkuat langkah penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan konservasi tersebut.
Tidak hanya menyasar aktivitas penambangan di lapangan, Satgas PKH juga melakukan pemetaan terhadap jaringan pendukung kegiatan ilegal, mulai dari para pelaku, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak-pihak yang diduga membantu atau melindungi aktivitas pertambangan.
Wakil Komandan Satgas PKH menegaskan, penertiban dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum aparatur negara, baik dari unsur Polri, TNI maupun kejaksaan.
Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai aktivitas pertambangan ilegal maupun pihak-pihak yang diduga terlibat diminta tidak ragu menyampaikan laporan kepada Satgas PKH.
Operasi tersebut dilaksanakan atas perintah Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH dan mencakup seluruh kawasan TNKS di wilayah Provinsi Jambi. Penertiban tidak dibatasi tenggat waktu tertentu dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh sasaran operasi dinyatakan tuntas.
Penertiban tambang emas ilegal di kawasan TNKS menjadi langkah penting dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis. Kerusakan hutan dan sungai tidak hanya mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
Keberhasilan operasi ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah alat berat yang ditemukan atau lokasi tambang yang ditertibkan. Penegakan hukum harus mampu memutus mata rantai kegiatan pertambangan ilegal, mengungkap pihak-pihak yang berada di belakangnya, serta memastikan kawasan hutan benar-benar terlindungi dari eksploitasi.
Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Penrem 042/Gapu yang diterima melalui grup WhatsApp Forwagapu, Jumat (6/11/2026).
Editor: Firdaus
