Revitalisasi Kesultanan Nusantara: Peradaban dalam Bingkai NKRI

- Redaksi

Jumat, 14 Februari 2025 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla

Pendahuluan: Kesultanan sebagai Benteng Peradaban

Kesultanan Yogyakarta adalah satu-satunya monarki di Nusantara yang masih bertahan dan diakui, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Dengan statusnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kesultanan ini tetap menjalankan tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan dengan baik. Keistimewaan ini memberikan contoh nyata bagaimana sebuah kerajaan dapat tetap hidup dan berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa kehilangan jati diri sejarahnya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kesultanan-kesultanan lain di Nusantara mengalami kemunduran sejak era kolonialisme. Banyak yang kehilangan aset, perangkat kerajaan, dan bahkan perannya sebagai simbol budaya di daerah masing-masing. Padahal, kesultanan bukan hanya sekadar simbol sejarah, tetapi juga benteng budaya yang menjaga identitas bangsa dari pengaruh asing.

Saat ini, ada upaya sporadis dari beberapa daerah untuk membangkitkan kembali kesultanan yang pernah berjaya. Namun, tanpa dukungan sistematis dari pemerintah pusat, kebangkitan ini hanya menjadi seremonial belaka tanpa dampak nyata dalam mempertahankan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif agar peradaban Nusantara yang pernah gemilang ini dapat dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya Bela Negara dalam mempertahankan identitas bangsa.

Revitalisasi Kesultanan: Jalan Keluar untuk Membangun Kembali Peradaban Nusantara

Baca :  Danrem 042/Gapu Tutup Open Tournament Tenis Se-Sumatera, Perkuat Silaturahmi dan Sportivitas

1. Membentuk Lembaga Nasional Revitalisasi Kesultanan Nusantara

Pemerintah perlu menggagas Direktorat Jenderal Kesultanan Nusantara di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini bertanggung jawab untuk:

Melakukan pendataan terhadap seluruh kesultanan yang masih ada di Indonesia.

Mengidentifikasi aset sejarah yang masih dimiliki kesultanan dan mencari solusi untuk mengembalikannya jika memungkinkan.

Mengalokasikan dana revitalisasi untuk membangun kembali infrastruktur kesultanan seperti istana, masjid agung, dan balai adat.

Mengintegrasikan kesultanan dalam tata kelola budaya dan pariwisata daerah sebagai sumber pemasukan yang berkelanjutan.

2. Memberikan Status dan Peran Khusus bagi Kesultanan

Kesultanan yang telah direvitalisasi harus memiliki peran resmi dalam pelestarian budaya dan pembangunan daerah, misalnya:

Sebagai penjaga warisan budaya daerah, kesultanan memiliki hak untuk menjalankan tradisi dan upacara adat tanpa intervensi politik.

Sultan sebagai pemimpin budaya daerah, yang berperan dalam pendidikan adat dan spiritual masyarakat.

Kesultanan sebagai pusat ekonomi berbasis budaya, melalui pengelolaan wisata sejarah, kerajinan tangan, kuliner khas, dan ekowisata.

Model ini dapat diterapkan dengan mengadopsi sistem Kesultanan Yogyakarta, di mana keberadaan sultan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki dampak nyata dalam tata kelola daerah.

3. Membangun Ekonomi Berbasis Kesultanan

Baca :  Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Korem 042/Gapu Tekankan Keteladanan dan Pengabdian

Agar kesultanan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, harus ada strategi ekonomi yang memungkinkan mereka memiliki pendapatan tetap, seperti:

Pengelolaan aset budaya dan wisata secara profesional, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pembentukan Badan Usaha Milik Kesultanan (BUMK) untuk mengelola sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis tradisi.

Mendirikan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal, di mana sekolah-sekolah adat dikelola oleh kesultanan sebagai bagian dari kurikulum nasional.

4. Menetapkan Payung Hukum yang Kuat

Agar program revitalisasi kesultanan tidak hanya menjadi wacana, perlu ada landasan hukum yang jelas, di antaranya:

1. Pasal 18 UUD 1945 (Asli)

Menyatakan bahwa negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.

Kesultanan yang masih memiliki akar budaya kuat bisa diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Konsep keistimewaan Yogyakarta dapat menjadi model bagi revitalisasi kesultanan lain di Nusantara.

3. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Mengamanatkan negara untuk melindungi, mengembangkan, melestarikan, dan memajukan kebudayaan nasional.

Kesultanan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda bisa memperoleh perlindungan hukum dan anggaran khusus.

4. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Memberikan dasar bagi pengelolaan kesultanan sebagai destinasi wisata berbasis budaya.

Baca :  Danrem 042/Gapu Pimpin Rakor Karhutla, Perkuat Sinergi Penanganan Kebakaran di Jambi

5. Membangun Kesadaran Bela Negara Melalui Budaya

Revitalisasi kesultanan bukan sekadar melestarikan sejarah, tetapi juga bagian dari semangat Bela Negara, karena:

Menjaga identitas nasional agar tidak tergerus budaya asing yang mengancam kearifan lokal.

Menghidupkan kembali sistem sosial berbasis nilai luhur, yang telah terbukti menjaga keseimbangan masyarakat selama berabad-abad.

Membangun kemandirian ekonomi berbasis budaya, sehingga daerah tidak bergantung sepenuhnya pada pusat.

Melalui revitalisasi kesultanan, kita tidak hanya membangun kembali kejayaan masa lalu, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi Indonesia di masa depan.

Kesimpulan: Kembali ke Jati Diri Bangsa

Revitalisasi kesultanan Nusantara adalah langkah strategis untuk mempertahankan budaya dan identitas nasional dalam bingkai NKRI. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis hukum, kesultanan dapat kembali berperan sebagai benteng budaya, ekonomi, dan sosial di daerah masing-masing.

Sebagaimana bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya, Indonesia harus menjadikan kesultanan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar peninggalan masa lalu yang dibiarkan memudar.

Kebangkitan kembali peradaban Nusantara ini bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk menjalankan amanat konstitusi dan semangat Bela Negara dalam mempertahankan jati diri bangsa.

Saatnya kita mengembalikan kejayaan kesultanan Nusantara sebagai warisan peradaban yang hidup dan berdaya!

Berita Terkait

Polda Jambi Mulai Operasi Zebra Siginjai 2026, Balap Liar dan Keselamatan Pejalan Kaki Jadi Perhatian
Kasad: TMMD Jadi Wujud Nyata Sishankamrata melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Kasad Tutup Dikreg LXVIII Seskoad, 321 Perwira TNI-Polri Dipersiapkan Hadapi Tantangan Strategis
TMMD ke-130 di Tanjab Timur Rampung, TNI dan Warga Bangun Fasilitas Desa
Kasad Wisuda 232 Perwira Tinggi Purna Wira TNI AD, Estafet Pengabdian kepada Bangsa Terus Berlanjut
TMMD ke-130 Kodim 0419/Tanjab Rampung 100 Persen, Bangun Jalan hingga Rehabilitasi Sekolah di Merbau
Korem 042/Gapu Gelar Syukuran HUT ke-67, Perkuat Soliditas dan Pengabdian kepada Rakyat
Danrem 042/Gapu Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan, Kenang Jasa dan Pengorbanan Pejuang Bangsa
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:46 WIB

PRABOWO DI PERSIMPANGAN: EKONOMI, KEKUASAAN, DAN UJIAN KEADILAN RAKYAT

Minggu, 15 November 2026 - 21:12 WIB

MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Minggu, 15 November 2026 - 19:59 WIB

Kursi Wapres dan Ujian Politik Prabowo: Antara Loyalitas, Kompetensi, dan Kepentingan Koalisi

Kamis, 12 November 2026 - 19:23 WIB

GIBRAN RAKABUMING RAKA RESMI AJUKAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI WAKIL PRESIDEN, SURAT DISERAHKAN KE MPR

Selasa, 10 November 2026 - 09:12 WIB

HARI PAHLAWAN: JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN, TETAPI KEHILANGAN SEMANGAT PERJUANGAN

Selasa, 13 Oktober 2026 - 17:53 WIB

DPD PRI Jambi Siapkan TV Rakyat Digital untuk Perluas Informasi hingga Desa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Usia Boleh Senja, Gagasan Jangan Pensiun

Rabu, 7 Oktober 2026 - 01:09 WIB

MK Tak Menemukan Bukti Ijazah Gibran, Lalu Siapa yang Bertanggung Jawab?

Berita Terbaru

Opini

MELURUSKAN MAKNA SIMBOL NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:12 WIB