Bawaslu Efisienkan Anggaran Pemilu 2024

- Redaksi

Jumat, 12 November 2021 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: ANTARA

Foto: ANTARA

SRIWIJAYADAILY

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan  mengefisienkan anggaran setelah Pemerintah, Komisi Pemiliham (KPU) RI, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencapai kesepakatan terkait durasi tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Abhan, melalui keterangan tertulis usai diskusi publik dan media gathering yang bertema “Membaca Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, di Mambruk Hotel, Anyer, Provinsi Banten, Kamis (11/11/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Waktu itu anggaran disusun, kami dan KPU mengasumsikan tahapan pemilu tidak 22 bulan tetapi 25 bulan,” kata Abhan.

Baca :  Rocky Gerung Masuk Wantimpres Prabowo, Pengamat Kritis Kini Berada di Lingkar Istana

Dasar dari asumsi tersebut, kata Abhan, adalah menyediakan waktu persiapan yang lebih panjang bagi para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Akan tetapi, apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara pemilu akan menyesuaikan anggaran yang mereka ajukan.

“Jadi, kalau nanti sudah final diputuskan tahapan 22 bulan, tentu kami akan menyesuaikan anggaran, karena tahapan lebih pendek,” ujarnya.

Selain itu, Abhan menegaskan bahwa kondisi keuangan negara juga akan menjadi pertimbangan bagi pihaknya saat menyusun anggaran pemilu, dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.

Baca :  Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida

“Prinsip kami adalah efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang kami pegang dalam rangka menyusun anggaran pemilu maupun pemilihan kepala daerah 2024 ,” ungkapnya.

Salah satu efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan hanya membentuk satu tim pengawas untuk mengawasi dua pelaksanaan pemilihan, yakni pemilu dan pilkada, bukan membagi pengawasan menjadi dua bagian untuk masing-masing pelaksanaan.

Yang tidak bisa diefisiensikan oleh penyelenggara, kata Abhan, adalah anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh para pihak penyelenggara apabila menyelenggarakan pemilu dalam kondisi COVID-19.

Baca :  Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti

“Artinya, anggaran pengadaan prokes menjadi bagian yang harus dihitung dari anggaran,” kata Abhan.

Sebelumnya,  Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengungkapkan bahwa terdapat keuntungan dari tidak adanya perubahan  terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Dengan tidak adanya perubahan, seharusnya KPU, Bawaslu, dan kita semua bisa melaksanakan pemilihan dengan lebih baik,” kata Fritz Edward Siregar.

Berita Terkait

MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI
LDII Tambaksari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Jalan Santai dan Beragam Lomba
LIRA Jambi Temui Waka Polda, Bahas Kamtibmas hingga Karhutla
Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Pati TNI-Polri, Tekankan Tantangan Siber dan Hibrida
Dramatis! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti
Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Baru Perkuat Pertahanan Indonesia
INDONESIA VS THAILAND: FINAL BUKAN SOAL SIAPA PALING BANYAK BINTANG, TAPI SIAPA PALING TENANG
Inilah Wajah Baru DPP Partai Rakyat Indonesia 2026–2031
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 20:07 WIB

TMMD ke-130 Kodim 0419/Tanjab Rampung 100 Persen, Bangun Jalan hingga Rehabilitasi Sekolah di Merbau

Rabu, 11 November 2026 - 19:29 WIB

Korem 042/Gapu Gelar Syukuran HUT ke-67, Perkuat Soliditas dan Pengabdian kepada Rakyat

Selasa, 10 November 2026 - 19:35 WIB

Danrem 042/Gapu Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan, Kenang Jasa dan Pengorbanan Pejuang Bangsa

Senin, 9 November 2026 - 19:40 WIB

Luas Karhutla di Jambi Capai 5.322 Hektare, Danrem 042/Gapu: Penanganan dan Patroli Terus Diintensifkan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 20:02 WIB

Belum Genap 24 Jam Menjabat Kapolresta Sleman, Kombes Pol Nanang Haryono Dimutasi ke Polda Jambi

Senin, 12 Oktober 2026 - 21:34 WIB

Ketua DPD PEPABRI Provinsi Jambi Hadiri Pembukaan Pelatihan Sosialisator JSN ’45

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:49 WIB

MUTASI KAPOLDA DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI

Rabu, 7 Oktober 2026 - 22:33 WIB

Danrem 042/Gapu Ikuti Rakor Nasional Penanganan Karhutla Secara Vicon

Berita Terbaru